Gubernur Ria Norsan Ajak Mahasiswa Kalbar Sampaikan Aspirasi Damai

Gubernur Ria Norsan Ajak Mahasiswa Kalbar Sampaikan Aspirasi Damai

Adzan Agu Ngolu Perkara

Kala Suara Hati Menggema di Langit Pontianak

Kalimantannews.id, Pontianak - Kota Pontianak sore itu berbeda. Awan kelabu menggantung di atas Gedung DPRD Kalbar, namun bukan mendung cuaca menekan dada melainkan mendung pikiran menggelayut di kepala mahasiswa. 

Jumat, 29 Agustus, menjadi saksi ketika ratusan langkah anak muda berbaur dalam satu ritme suara, tuntutan, dan doa.

Isu kenaikan tunjangan DPRD memantik bara. Duka atas kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta menambah bara menjadi api. 

Di antara gelombang suara itu, satu pesan menggema keadilan dan kesejahteraan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berdiri di garis persimpangan mendengar, merespons, sekaligus menjaga harmoni. 

Pesannya sederhana, tapi mendalam: sampaikan aspirasi dengan damai, mari berdialog dengan kepala dingin.

Energi Mahasiswa Kalimantan Barat

Ria Norsan menyadari satu hal: suara mahasiswa adalah denyut nadi demokrasi. Maka, ia memilih pendekatan empatik ketimbang konfrontatif.

“Saya menghargai semangat adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan suara hati mereka. Mari kita jaga proses ini agar berjalan dengan tertib dan penuh rasa hormat,” ucapnya menahan jeda, menatap wajah-wajah muda yang memikul harapan besar.

Di balik kalimat itu tersimpan strategi komunikasi publik yang matang. Bagi pemerintah, aksi ini bukan sekadar potensi ancaman, tapi kesempatan emas untuk membuka kanal dialog langsung dengan generasi penggerak bangsa.

Tuntutan Sosial Rakyat

Isu utama aksi ini memang kenaikan tunjangan DPRD, namun denyut emosinya jauh melampaui angka rupiah. 

Ada pilu kolektif yang menyeruak dari tragedi kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta.

Duka ini lintas profesi, lintas kota, dan lintas batas sosial. Mahasiswa Pontianak menjadikannya simbol perjuangan, seraya mengikat aspirasi ekonomi dengan rasa kemanusiaan.

Ria Norsan merespons dengan bahasa hati. Pemerintah hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pendengar.

Di tengah dinamika aksi, Ria Norsan menegaskan satu hal penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbuka untuk berdialog.

“Pemerintah selalu membuka pintu komunikasi. Mari bersama-sama kita duduk bersama, berdiskusi dengan kepala dingin, dan mencari jalan terbaik untuk Kalbar yang lebih baik,” katanya.

Dalam dunia bisnis pemerintahan, komunikasi partisipatif ini punya dampak strategis.

Membangun kepercayaan publik transparansi memperkuat legitimasi. Mencegah konflik berkepanjangan dialog jadi kanal penyaluran aspirasi yang elegan.

Mendorong kolaborasi lintas generasi pemerintah, mahasiswa, dan pelaku ekonomi menjadi mitra strategis. Bagi Kalimantan Barat, langkah ini bukan sekadar retorika politik. 

Dialog yang terbuka berpotensi melahirkan ekosistem pembangunan inklusif di mana kebijakan publik lahir dari kolaborasi, bukan konfrontasi.

Mengedepankan Humanisme

Panggung demonstrasi seringkali berubah menjadi ladang gesekan. Namun Pontianak sore itu membuktikan hal sebaliknya damai adalah strategi, bukan kebetulan.

Ria Norsan secara khusus mengimbau aparat keamanan. “Saya mohon agar terus bersikap ramah dan sabar. Kita semua ingin suasana damai dan harmonis terjaga.”

Pendekatan humanis ini penting di era komunikasi modern. Dalam perspektif bisnis pemerintahan, kepuasan publik tak hanya diukur dari kebijakan. 

Akan tetapi juga pengalaman emosional masyarakat saat berinteraksi dengan negara. Pontianak sore itu menunjukkan koordinasi apik antara mahasiswa, aparat, dan pemerintah. 

Tidak ada benturan berarti. Tidak ada kekerasan. Hanya suara, doa, dan tekad untuk memperbaiki keadaan.

Aspirasi Modal Sosial

Dalam analisis ekonomi politik, aspirasi publik adalah aset tak berwujud.  Saat generasi muda berani menyuarakan pendapat, itu adalah sinyal positif bagi pertumbuhan demokrasi dan ekonomi.

Aksi mahasiswa Pontianak membawa pesan penting bagi dunia bisnis dan investasi Kalimantan Barat stabilitas sosial adalah pondasi fundamental pertumbuhan ekonomi.

Ria Norsan tampaknya memahami hal ini.Inilah wajah baru demokrasi yang ditawarkan Kalbar terbuka, inklusif, dan solutif.

Harmoni di Tengah Gelombang Aspirasi

Pontianak hari itu menjadi contoh bahwa suara keras bisa dibalut kelembutan. Ria Norsan, dengan pilihan kata yang penuh empati, memperlihatkan seni memimpin. 

Mendengar sebelum berbicara, merangkul sebelum menegur, dan membuka pintu dialog sebelum benteng kebijakan ditutup.

Mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka, pemerintah mendengar, dan aparat menjaga damai. Hasilnya? Sebuah simfoni demokrasi yang indah.

Pesannya jelas ketika suara hati disampaikan dengan santun, dan pemimpin menjawab dengan empati, masa depan Kalbar bisa disusun bersama.

Pegadaian Mengajar: Emas Bukan Cincin, Tapi Pintu Menuju Kemandirian Finansial Generasi Muda Pulau Kalimantan

Pegadaian Mengajar: Emas Bukan Cincin, Tapi Pintu Menuju Kemandirian Finansial Generasi Muda Pulau Kalimantan

Adzan Agu Ngolu Ekobis

Kalimantannews.id, Pontianak - Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang memburu instan, ada satu suara yang tetap perlahan tapi pasti suara literasi keuangan.

Bukan dari kampus bergengsi, bukan dari bank besar di pusat kota, melainkan dari sebuah lembaga yang dulu dikenal sebagai tempat gadai PT Pegadaian. 

Namun kini, di bawah terang inovasi dan visi inklusi, Pegadaian tak lagi hanya soal pinjam uang. 

Ia hadir sebagai guru. Sebagai mentor. Sebagai penjaga gerbang menuju kemandirian ekonomi generasi muda.

Di Kota Pontianak Kalimantan Barat, tepatnya di bawah naungan Kanwil IV Balikpapan, geliat itu terasa nyata. 

Bulan Agustus 2025 menjadi saksi bisu transformasi Pegadaian bukan lagi lembaga yang hanya dilihat saat kepepet, tapi mulai dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran finansial. 

Melalui program “Pegadaian Mengajar”, tiga cabang utama Syariah Ahmad Yani, Siantan, dan Pontianak  membawa misi ke sekolah, kampus, dan ruang kelas milenial.

Ini bukan sekadar kampanye. Ini adalah investasi sosial jangka panjang.

Strategi Mikro Menjangkau Makro

Bayangkan seorang siswa SMK jurusan teknik di Sungai Raya, yang sehari-hari lebih akrab dengan baut dan mesin, tiba-tiba duduk mendengarkan tentang Tabungan Emas Syariah. 

Bukan pelajaran agama, bukan pelajaran akuntansi kering. Tapi tentang bagaimana emas bisa menjadi aset, bukan sekadar perhiasan.

Di SMK Panca Bhakti, tim dari Cabang Syariah Ahmad Yani membuka wawasan baru. Mereka tak bicara dengan jargon teknis. 

Mereka bicara dengan bahasa kehidupan: “Kalau kamu menabung emas 0,01 gram per minggu, dalam 5 tahun kamu punya satu batang. Itu bisa jadi modal buka bengkel.”

Itu adalah logika bisnis sederhana, yang langsung nyambung ke realitas siswa kejuruan. Maka, di situlah letak kecerdasan pendekatan Pegadaian: mengaitkan produk dengan mimpi.

Sementara itu, di Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, levelnya naik. Mahasiswa dari berbagai fakultas ekonomi, pertanian, hingga teknik diajak berpikir lebih jauh. 

Diskusi bukan lagi soal menabung, tapi soal strategi keuangan jangka panjang. Di tengah gejolak inflasi dan ketidakpastian ekonomi, emas kembali diangkat sebagai safe haven. 

Tapi kali ini, tidak perlu beli batangan. Cukup lewat aplikasi. Cukup dari uang jajan.

“Bayangkan,” kata salah satu narasumber dari Cabang Siantan, “kamu beli emas Rp10.000 per hari. Dalam sebulan, itu Rp300 ribu. Dalam setahun, kamu punya aset nyata yang nilainya naik, bukan turun seperti uang di dompet digital yang cepat habis.”

Itu bukan motivasi, itu matematika kehidupan. Dan Pegadaian menghadirkannya dengan cara yang kekinian, relevan, dan mudah diakses.

Lalu di Politeknik Negeri Pontianak, fokusnya lebih pragmatis kehidupan setelah lulus. 

Bagaimana mengelola penghasilan pertama? Bagaimana membuat dana darurat? Apa yang harus dilakukan saat gaji pertama datang, tapi langsung habis untuk gawai baru atau liburan?

Di sinilah simulasi produk Pegadaian menjadi kunci. Peserta diajak mencoba skenario, “Kamu dapat gaji Rp5 juta. 

Berapa yang harus ditabung? Berapa untuk investasi? Berapa untuk kebutuhan? Dan bagaimana kalau kamu butuh dana cepat tanpa utang rentenir?”

Jawabannya? Pegadaian Digital. Gadai emas online. Tabungan emas. Pinjaman syariah tanpa bunga. Ini bukan iklan. Ini pelatihan hidup.

Bukan Sekadar Program

Apa yang membuat “Pegadaian Mengajar” berbeda dari program edukasi keuangan lainnya? Kontekstualitas.

Pegadaian tidak membawa satu paket materi untuk semua. Di SMK, fokus pada kemandirian ekonomi dasar. 

Di kampus, fokus pada perencanaan jangka panjang dan literasi digital. Di politeknik, fokus pada transisi dari mahasiswa ke pekerja.

Ini adalah strategi segmentasi ala korporasi besar, tapi dijalankan dengan hati. Dan di sinilah letak kejeniusan Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Pontianak, Abdul Lafaz Isnainy.

“Pegadaian Mengajar bukan sekadar program edukasi, melainkan bentuk kepedulian kami terhadap masa depan finansial generasi muda,” kata Abdul Lafaz Isnainy, dengan suara yang tenang tapi penuh keyakinan.

Pernyataan itu bukan sekadar soundbite. Itu adalah manifestasi visi bisnis modern profit with purpose.

Pegadaian tahu betul itu, bahwa di era digital, kepercayaan adalah mata uang terkuat. Dan cara terbaik membangun kepercayaan? Memberi nilai sebelum meminta loyalitas.

Dengan mendidik, Pegadaian tidak hanya menciptakan calon nasabah. Ia menciptakan komunitas yang melek finansial. 

Itu yang kelak akan memilih layanan keuangan dengan bijak dan jika mereka memilih Pegadaian, itu karena kesadaran, bukan keterpaksaan.

Inklusi Keuangan Bukan Slogan

Fakta pahit di Indonesia: hampir 60 persen populasi masih belum terjangkau layanan keuangan formal. 

Di daerah seperti Kalimantan Barat, angka ini bahkan lebih tinggi. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada rentenir, arisan, atau simpanan fisik di bawah kasur.

Pegadaian hadir sebagai jembatan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai fasilitator inklusi.

Program “Pegadaian Mengajar” adalah bentuk aksi mikro yang berdampak makro. Satu kelas, satu kampus, satu kota tapi dengan potensi berantai. 

Seorang mahasiswa yang belajar tentang tabungan emas, bisa saja menjadi guru yang mengajarkan hal yang sama ke adiknya. 

Atau seorang lulusan politeknik yang mulai menabung emas, bisa menjadi teladan bagi tetangganya. Ini adalah efek domino literasi.

Dan yang paling penting, Pegadaian tidak memaksa. Mereka hanya membuka pintu. Mereka menunjukkan peta. Selebihnya, terserah individu untuk memilih jalan.

Namun, dengan menyediakan produk yang mudah, digital, dan ramah milenial, peluang mereka untuk dipilih jadi jauh lebih besar.

Digitalisasi Jantung Strategi

Jika dulu orang menganggap Pegadaian identik dengan antrian panjang dan formulir kertas, kini citra itu perlahan luntur.

Di setiap sesi “Pegadaian Mengajar”, fitur digital menjadi bintang utama. 

Aplikasi Pegadaian, pembayaran non tunai, gadai online, pembelian emas digital semua ditampilkan dengan antarmuka yang simpel, cepat, dan aman.

“Kami ingin masyarakat tahu, bahwa Pegadaian sudah bertransformasi,” ujar Abdul Lafaz Isnainy. “Kami bukan lembaga kuno. Kami adalah lembaga keuangan yang terus berinovasi.”

Dan inovasi itu bukan sekadar teknologi. Itu adalah perubahan mindset.

Dari lembaga yang reaktif (menunggu orang datang saat butuh uang), menjadi lembaga yang proaktif (mendatangi orang untuk memberi edukasi).

Dari lembaga yang dikenal karena gadai, menjadi lembaga yang dikenal karena memberdayakan.

Indikator Sukses Tak Tertulis

Di akhir setiap sesi, ada satu hal yang selalu muncul tangan yang terangkat.

Pertanyaan mengalir. “Kalau saya beli emas digital, aman nggak?” “Bisa dicicil nggak?” “Kalau saya butuh uang cepat, prosesnya lama nggak?”

“Apa bedanya dengan bank?” Pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda kepercayaan. Artinya, peserta tidak hanya mendengar. 

Mereka terlibat. Mereka mulai berpikir kritis. Dan bagi Pegadaian, itu adalah kemenangan terbesar.

Karena edukasi bukan diukur dari seberapa banyak materi yang disampaikan, tapi dari seberapa dalam pemahaman yang tertanam.

Literasi Jadi Warisan

“Pegadaian Mengajar” di Pontianak bukan sekadar program satu bulan. Ia adalah benih.

Benih yang ditanam di tanah subur pikiran anak muda yang masih terbuka, yang belum terlalu terbelenggu oleh kebiasaan buruk keuangan, yang masih percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari hal-hal kecil.

Dan Pegadaian memilih untuk menjadi petani benih itu.

Dengan pendekatan yang lugas, humanis, dan berbasis data, mereka membuktikan bahwa lembaga keuangan bisa hadir dengan hati. 

Bahwa bisnis tidak harus selalu soal profit, tapi bisa juga soal dampak.

Di tengah persaingan ketat dengan fintech dan bank digital, Pegadaian justru memilih jalan yang berbeda mendidik dulu, baru berharap dilayani.

Dan itulah yang membuatnya tak tergantikan.

Wali Kota Edi Rusdi Kamtono: Pontianak Terbuka, Waralaba Masuk, Ekonomi Lokal Menggeliat

Wali Kota Edi Rusdi Kamtono: Pontianak Terbuka, Waralaba Masuk, Ekonomi Lokal Menggeliat

Adzan Agu Ngolu Ekobis

Kalimantannews.id, Pontianak - Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus berdenyut, Pontianak perlahan menemukan nadanya. 

Bukan hanya sebagai kota perdagangan yang lahir dari silang budaya dan sungai yang membelahnya, tapi kini, sebagai kota yang lapar akan peluang. 

Peluang yang datang bukan dari proyek raksasa, melainkan dari gerai-gerai makanan, kafe kekinian, dan hotel berjaringan internasional yang mulai menjamur di sudut-sudut kota.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, tak ragu mengatakan satu kalimat yang penuh makna "Kami terbuka."

Bukan sekadar slogan. Ini adalah sinyal kuat dari sebuah kota yang ingin bangkit, bukan dengan cara yang dramatis, tapi dengan langkah-langkah nyata membuka pintu lebar bagi investasi waralaba.

Mesin Ekonomi Anyar

Di permukaan, kehadiran restoran cepat saji atau jaringan kopi internasional mungkin terlihat seperti soal selera. 

Anak muda datang, memesan kopi, selfie, lalu pergi. Tapi di balik layar, ada mesin ekonomi yang mulai bergerak.

Edi Rusdi Kamtono tahu betul itu. Ia tak melihat waralaba sebagai tren kuliner, tapi sebagai strategi pembangunan. 

“Pontianak ini kota perdagangan dan jasa,” ucapanya tegas. “Kami terbuka untuk investasi, terutama di sektor restoran, kafe, maupun hotel yang sangat relevan dan strategis bagi kita.”

Pernyataan ini bukan basa-basi. Ini adalah respons terhadap kenyataan keterbatasan lahan di kota yang terus berkembang membuat sektor manufaktur dan industri berat sulit tumbuh. 

Maka, jalan yang tersisa adalah jasa. Dan di sini, waralaba menjadi entry point yang sempurna.

Lapangan Kerja Lokal

Angka 8,29 persen tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak Kalimantan Barat masih menjadi beban. Tapi angka itu bukan alasan untuk menyerah. Justru, menjadi pemicu.

Investasi waralaba, kata Wali Kota Edi, bukan soal uang asing masuk lalu pergi. Ini soal penyerapan tenaga kerja lokal. 

Setiap gerai baru, setiap hotel yang dibuka, butuh puluhan hingga ratusan tenaga kerja dari barista, kasir, hingga manajer operasional.

“Kita harus bangun SDM yang cerdas dan terampil,” ujarnya. “Agar mampu bekerja di mana pun.”

Ini bukan retorika. Ini adalah pergeseran paradigma dari mengharapkan pekerjaan menjadi menciptakan peluang kerja. 

Waralaba, dengan sistem pelatihan yang terstandarisasi, menjadi akademi kerja praktis bagi anak-anak muda Pontianak.

Bayangkan seorang lulusan SMK yang sebelumnya hanya punya pilihan bekerja di toko kelontong atau menjadi ojek online. 

Kini bisa menjadi shift leader di gerai F&B internasional. Dengan gaji lebih baik, jenjang karier jelas, dan pelatihan profesional.

Itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah mobilitas sosial benar-benar menopang roda perputaran perekomian.

Daya Tarik Investasi

Tapi investasi tak akan datang jika hanya diundang dengan kata-kata. Ia butuh jaminan. Dan di sinilah peran pemerintah kota menjadi krusial.

Edi Rusdi Kamtono sadar: infrastruktur dan regulasi adalah dua pilar utama. Maka, langkah strategis mulai digulirkan. 

Salah satunya, penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan segera dilengkapi dengan Klinik Investasi.

Bayangkan ini seorang pengusaha dari Jakarta atau Singapura ingin membuka gerai di Pontianak. 

Dulu, ia harus bolak-balik ke dinas, mengurus puluhan dokumen, menghadapi birokrasi yang berbelit. Kini, semua bisa dilakukan dalam satu atap. Cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Investasi harus disupport dengan cara kita membangun kualitas infrastruktur yang baik dan regulasi yang ramah,” Wali Kota Edi menegaskan.

Ini bukan sekadar kemudahan, tapi kepastian. Dan bagi investor, kepastian adalah mata uang paling berharga.

Uang Terus Berputar

Namun, yang paling menarik bukan hanya soal lapangan kerja atau kemudahan perizinan. Tapi soal aliran uang atau dalam istilah ekonomi cash flow.

Ekonom Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, Muhammad Fahmi, menjelaskan dengan gamblang. 

“Investasi merupakan salah satu pemicu utama pertumbuhan ekonomi. Dampaknya bersifat multiplier effect,” ucap Muhammad Fahmi.

Apa artinya itu? Uang yang masuk tidak berhenti di satu tempat. Ia terus bergerak.

Contoh konkret sebuah waralaba F&B membuka gerai di Kota Pontianak. Mereka bayar sewa tempat → uang masuk ke pemilik gedung → si pemilik bayar pajak → pemerintah dapat pemasukan → pemerintah bangun trotoar atau taman → pedagang kaki lima di sekitar gerai itu jadi ramai → omzet naik → mereka bisa bayar karyawan lebih baik → karyawan belanja di pasar tradisional → roda ekonomi terus berputar.

Belum lagi soal rantai pasok. Waralaba besar butuh bahan baku sayur, daging, susu, kopi lokal. 

Jika bisa melibatkan petani atau UMKM setempat, maka uang tidak keluar dari kota. Ia tetap berputar, memberi napas bagi ekonomi mikro.

“Inilah yang kita sebut ekosistem ekonomi yang sehat,” kata Muhammad Fahmi. “Inklusif, dan berkelanjutan.”

Pontianak, Kota Kuliner Jadi Magnet Bisnis

Tapi mengapa waralaba memilih Kota Pontianak? Mengapa tidak Kota Samarinda, Kota Banjarmasin, atau Kota Palangkaraya?

Jawabannya sederhana, kuliner.

Pontianak bukan sekadar kota di pertemuan sungai Kapuas dan Landak. Ia adalah kota rasa. Dari laksa Pontianak, mie celor, hingga kopi pancong khas kota ini punya DNA kuliner yang kuat.

Dan dalam dunia bisnis, DNA kuliner adalah daya tarik konsumen.

“Pontianak sebagai kota kuliner dan perdagangan sangat potensial menjadi magnet investasi di Kalimantan Barat,” Muhammad Fahmi menguraikan.

Waralaba internasional bukan datang ke kota yang “kosong”. Mereka datang ke kota yang sudah punya budaya makan dan minum yang kuat. Di sinilah letak keunggulan kompetitif Pontianak.

Mereka tidak menggantikan budaya lokal. Mereka melengkapinya.

Seorang warga bisa makan laksa di pagi hari, lalu memesan burger di sore hari. Tidak saling menghancurkan, tapi saling melengkapi. Dan dalam ekosistem bisnis, itu adalah pasar yang sehat.

Mitra Rantai Pasok

Ada kekhawatiran, apakah waralaba akan membunuh UMKM lokal? Jawabannya tidak, jika dikelola dengan bijak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyadari paham betul risiko itu. Tapi ia melihat peluang lebih besar kolaborasi.

Bayangkan sebuah hotel internasional butuh seragam, perlengkapan kamar, atau makanan tradisional untuk tamu asing. 

Jika UMKM lokal bisa memenuhi standar kualitas, maka mereka bisa menjadi supplier.

Atau, waralaba F&B butuh sayur segar setiap hari. Jika petani di sekitar Pontianak bisa menyuplai dengan konsisten, maka mereka bukan pesaing tapi mitra strategis.

Ini adalah win-win solution. UMKM dapat pasar besar, waralaba dapat pasokan lokal yang murah dan cepat, dan uang tetap berputar di kota.

Untuk itu, pemerintah kota juga perlu memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, dan jaringan distribusi agar UMKM siap bersaing—bukan hanya bertahan, tapi tumbuh bersama.

Ekosistem Ekonomi Inklusif

Yang sedang dibangun di Pontianak bukan sekadar kota dengan banyak gerai. Tapi kota dengan ekosistem ekonomi yang hidup.

Di mana investasi besar dan UMKM bisa tumbuh berdampingan. Di mana tenaga kerja lokal bukan hanya dipekerjakan, tapi dikembangkan.

Di mana pemerintah bukan hanya regulator, tapi fasilitator dan penggerak. 

Langkah-langkah seperti Klinik Investasi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan SDM bukan proyek jangka pendek. 

Ini adalah investasi dalam jangka panjang terhadap masa depan kota. Ketika anak muda Kota Pontianak bisa bekerja di perusahaan internasional tanpa harus merantau ke Jakarta.

Ini ketika petani lokal bisa menyuplai bahan baku ke hotel berbintang, maka saat itulah kita bisa bilang: Pontianak benar-benar bangkit.

Bukan karena gedung tinggi atau jalan lebar. Tapi karena roda ekonomi berputar, merata, dan berkelanjutan.

Pontianak Sedang Menulis Ulang Cerita Ekonominya

Pontianak hari ini bukan lagi kota yang hanya dikenal karena letak geografisnya di khatulistiwa. Ia sedang menulis babak baru: sebagai kota yang terbuka, siap, dan lapar akan peluang.

Waralaba bukan musuh. Dengan dukungan pemerintah, kekuatan SDM lokal, serta sinergi dengan UMKM, investasi ini bisa menjadi pemicu pertumbuhan yang inklusif.

Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi wacana. Tapi aksi nyata memastikan pelatihan tersedia, regulasi tetap ringkas, dan kolaborasi terus diperkuat.

Karena di balik setiap gerai yang dibuka, ada mimpi yang mulai terwujud. Mimpi anak muda yang ingin berkarya di kampung sendiri.

Mimpi petani yang ingin hasil buminya dihargai. Mimpi kota yang ingin bangkit, tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Kota Pontianak Kalimantan Barat sedang bernafas. Dan nafas itu semakin kuat. Berdaya abadi ekonomi mandiri.

Skandal MABT Kalbar: Kisruh Kepemimpinan Dualisme DPP Potensi Penyalahgunaan Bansos

Skandal MABT Kalbar: Kisruh Kepemimpinan Dualisme DPP Potensi Penyalahgunaan Bansos

Adzan Agu Ngolu Perkara

Kalimantannews.id, Pontianak - Ada satu panggung yang seharusnya suci, penuh nilai kebudayaan dan kehormatan. 

Namun, tirainya kini robek, memperlihatkan drama getir yang tak lagi bisa disembunyikan. 

Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), organisasi besar yang berdiri atas nama persatuan, kini terjerembab dalam kubangan konflik internal.

Masalahnya bukan sekadar soal perbedaan pendapat, tapi soal ambisi yang menelan akal sehat, ketidakpatuhan pada aturan sendiri, dan perebutan wewenang yang melampaui batas.

SK dari Balik Jeruji

Nama Paulus Mursalim menggema di setiap ruang diskusi. Sang Ketua Umum DPP MABT yang kini berstatus tersangka, seharusnya secara otomatis kehilangan seluruh kewenangannya. 

Tapi kenyataannya berbeda. Pada 8 Agustus 2025, sebuah Surat Keputusan (SK) lahir atas namanya.

Bagaimana mungkin seorang tersangka, yang terhalang status hukumnya, masih bisa mengatur roda organisasi? Inilah anomali hukum organisasi. 

Ketika AD/ART hanyalah hiasan di lembaran kertas, dan logika organisasi mati suri.

Panggung Tanpa Jantung

Dalam struktur MABT, DPW adalah jantung demokrasi. Ia penengah antara DPP di pusat dan DPD di daerah. Idealnya, DPW memilih DPP, dan DPD memilih DPW. Mekanisme ini menjaga keseimbangan kekuasaan.

Namun, DPW Kalbar menghilang. Penyebabnya bermula saat seorang Ketua DPW "melompat" ke kursi Ketua DPP tanpa proses yang sah. 

Ibarat seorang Gubernur tiba-tiba jadi Presiden tanpa pemilu, kekosongan pun tercipta. Tanpa DPW, MABT berdiri pincang, struktur goyah, dan konflik kian meruncing.

DPD Jadi Tumbal

Dengan hilangnya DPW, DPD dipaksa melampaui kewenangannya. Mereka yang seharusnya hanya memilih DPW, kini “diundang” untuk memilih DPP secara langsung. Padahal, AD/ART tegas melarangnya.

Konsekuensinya fatal:

• DPP terpilih cacat hukum. Keabsahannya bisa dibatalkan.
• Keputusan organisasi rentan gugur. Mulai dari SK, kebijakan, hingga penggunaan anggaran.
• Dualisme kepemimpinan mengintai. Jika kelak DPW baru menolak hasil ini, MABT bisa terbelah dua.

Ketika Dana Menguap

Tak berhenti pada persoalan struktural, ada isu krusial soal dana publik. Dalam aturan, penerima hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi adalah DPW. Namun karena DPW kosong, pertanyaan pun menggantung: ke mana dana itu mengalir?

Kemungkinan besar, aliran dana melewati jalur tak sah langsung ke DPD atau DPP. Jika ini benar, maka bukan sekadar pelanggaran AD/ART, tapi berpotensi masuk ranah pidana korupsi.

Di Kapuas Hulu, kisruh mencapai puncak. Masa jabatan DPD habis, dan DPP menunjuk Plt dari pusat. 

Padahal, aturan jelas menyebut jika ketua berhalangan tetap, barulah Plt dibolehkan. Jika masa jabatan habis, Caretaker harus dipilih melalui musyawarah di tingkat DPD.

Namun, karena DPW kosong, DPP merasa berhak melangkahi prosedur. Intervensi pusat inilah yang memicu kemarahan daerah dan memperdalam luka struktural.

Nafsu Kekuasaan Tatakelola

Jika ditelisik, akar konflik ini bermuara pada tiga hal utama:

1. Ketidakpatuhan AD/ART. Konstitusi organisasi diabaikan.
2. Konsentrasi kekuasaan. Semua kendali dipusatkan di DPP.
3. Hilangkan budaya musyawarah. Nilai kebudayaan Tionghoa soal harmoni dan hierarki tercederai.

Dampaknya nyata adalah Pemerintah dapat menolak pengesahan kepengurusan. Kerjasama eksternal tersendat.  Kepercayaan anggota runtuh, membuat organisasi kian rapuh.

Jalan Keluar Terlupakan

Padahal, solusi sebenarnya ada:

• Segera bentuk DPW baru. Kembalikan fungsi jantung organisasi.
• Laksanakan Munas Luar Biasa. Legalkan kepemimpinan atau revisi AD/ART bila diperlukan.
• Libatkan tokoh senior. Butuh penengah netral, bukan penguasa sepihak.
• Audit dana bansos dan hibah. Pastikan tak ada penyalahgunaan.

Namun, pertanyaannya: adakah niat baik itu? Ataukah nafsu kekuasaan sudah terlalu pekat hingga menutup mata dan hati?

Drama MABT ini bukan sekadar tentang satu organisasi. Ini adalah cermin besar tentang bagaimana kekuasaan, bila tak diimbangi integritas, bisa merobohkan tatanan yang sudah mapan.

Kisah ini mengajarkan satu hal: organisasi bukanlah kerajaan, dan jabatan bukanlah warisan. Ini soal amanah. Dan ketika amanah diabaikan, kehancuran adalah konsekuensi logis.

MABT kini berada di persimpangan sejarah. Antara memilih memulihkan marwahnya atau terjebak lebih dalam dalam jurang konflik.

Dandim Blusukan Oplah Kapuas Hulu: Sawah, Strategi, dan Asa Ketahanan Pangan

Dandim Blusukan Oplah Kapuas Hulu: Sawah, Strategi, dan Asa Ketahanan Pangan

Adzan Agu Ngolu Buah Mikir

Kalimantannews.id, Kapuas Hulu - Kapuas Hulu Kalimantan Barat kembali jadi sorotan. Bukan karena bencana, bukan pula soal konflik tapal batas, melainkan karena satu agenda besar yang diam-diam menanam harapan Optimalisasi Lahan (Oplah). 

Pada Selasa, 26 Agustus 2025 Komandan Kodim 1206/Putussibau, Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro, turun langsung memeriksa denyut tanah pertanian yang kini digadang sebagai tumpuan masa depan pangan Kalimantan Barat.

Blusukan itu bukan sekadar formalitas. Dengan sepatu bot yang basah lumpur dan topi lapangan yang penuh debu, Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro menelisik tiga titik lokasi sawah di Kecamatan Putussibau Utara. 

Ada Poktan Ulin Batu seluas 30 hektare, Poktan Pancuran Rejeki dengan bentang 50 hektar, dan Poktan Bumi Lestari yang memegang 16 hektar tanah subur. 

Semua sawah ini adalah medan perjuangan, bukan hanya bagi petani, tapi juga bagi negara.

Optimalisasi Lahan dan Asa Ketahanan Pangan Nasional

Kunjungan Dandim Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro bukan tanpa alasan. 

Dalam bayang-bayang krisis pangan global, Kalimantan Barat mendapat mandat untuk memperkuat cadangan pangan lokal. Program Oplah adalah jawabannya. 

Bersama Kapten Armed Supratno, Kabid Tanaman Pangan Kijo, dan PPL Devi, mereka mengukur potensi setiap jengkal tanah.

"Kita harus bekerja sama agar kegiatan Oplah ini sukses," tegas Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro dengan suara berat yang menggema di antara hamparan sawah. 

"Sebab dari sinilah, ketahanan pangan daerah dan nasional bisa tercapai. Dan kalau pangan aman, masyarakat Kapuas Hulu pun akan lebih sejahtera," ucap Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro menegaskan.

Namun, bukan rahasia lagi: membangun sawah bukan hanya soal cangkul dan pupuk. 

Ada cerita getir di baliknya harga gabah yang tak stabil, petani muda yang kian enggan turun ke sawah, dan infrastruktur irigasi yang masih jauh dari kata ideal.

Denyut Kehidupan Petani

Bayangkan wajah petani Poktan Ulin Batu. Keriputnya seperti guratan peta musim—kering, basah, lalu kering lagi. 

Mereka yang setiap hari berperang dengan cuaca, modal, dan pasar, kini tiba-tiba mendapat "senjata" baru dari negara optimalisasi lahan.

Kehadiran Dandim bagaikan oase. Petani Kapuas Hulu hidup di persimpangan antara optimisme pada program nasional dan trauma pada janji-janji pembangunan yang tak jarang layu sebelum panen.

Oplah sejatinya bukan proyek kecil. Pemerintah menargetkan Kalimantan Barat sebagai salah satu basis ketahanan pangan nasional. 

Data Bappenas menunjukkan, Kabupaten Kapuas Hulu menyimpan potensi lahan produktif mencapai 96 ribu hektare. 

Jika dikelola optimal, daerah ini bisa jadi salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.

Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Ada setidaknya tiga tantangan besar.

1. Konversi Lahan Sawah

Tiap tahun, lahan produktif tergerus oleh permukiman dan perkebunan sawit. Jika tren ini berlanjut, target Oplah bisa jadi ilusi.

2. Generasi Petani Menyusut

Anak-anak petani lebih tertarik kerja di kota. Lahan yang diwariskan sering dibiarkan tidur karena tenaga muda enggan berkotor tangan.

3. Harga Komoditas Tak Stabil

Saat panen raya, harga gabah kerap jatuh. Jika negara tak hadir memberi stabilisasi, petani akan rugi dua kali: tenaga terkuras, hasil tak sepadan.

Kolaborasi Menanam Masa Depan

Peran TNI AD dalam Oplah ini jadi menarik. Bukan semata-mata soal ketahanan pangan, tapi juga upaya memperkuat rasa kebersamaan. 

Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro paham betul bahwa memaksa petani bekerja tanpa memastikan pasarnya adalah resep kegagalan. 

Karena itu, Kodim 1206/Psb ikut mengawal distribusi bibit, pupuk, hingga penyuluhan teknologi pertanian.

"Kalau sawah kita kuat, perut rakyat pasti kenyang," ujar Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro, menegaskan filosofi sederhana yang sudah lama dipegang para petani.

Kapuas Hulu tak lagi hanya dikenal dengan sungai besar dan hutan lebatnya. Di balik setiap batang padi yang tumbuh, ada doa, keringat, dan strategi negara yang sedang dirangkai.

Oplah sebagai Tonggak Harapan

Oplah bukan akhir cerita, tapi permulaan. Kapuas Hulu menjadi laboratorium hidup, tempat negara, petani, dan TNI berkolaborasi. 

Jika program ini berhasil, bukan hanya perut warga Kalimantan Barat yang aman, tapi juga harga diri bangsa di tengah ketidakpastian global.

Namun, seperti padi yang butuh air dan sinar, Oplah juga butuh konsistensi. Evaluasi harus dilakukan, teknologi pertanian harus hadir, dan petani harus terus didukung. 

Tanpa itu semua, sawah-sawah ini hanya akan jadi monumen janji politik yang membeku di laporan tahunan.

Letnan Kolonel Armed Andreas Prabowo Putro tahu taruhannya besar. Bukan hanya angka produksi, tapi keberlanjutan hidup generasi petani Kapuas Hulu. 

Di akhir kunjungan, ia menatap hamparan sawah yang basah diterpa senja, lalu berkata pelan, "Di sini, masa depan kita tumbuh."

Kapuas Hulu Menggugat: Antara Emas, Hutan, dan Nafas Kian Sesak

Kapuas Hulu Menggugat: Antara Emas, Hutan, dan Nafas Kian Sesak

Adzan Agu Ngolu Perkara

Kalimantannews.id, Kapuas Hulu - Kapuas Hulu, tanah di ujung Kalimantan Barat yang pernah jadi surga hijau, kini sedang berdiri di persimpangan takdir. 

Di balik rimbun pepohonan dan derasnya arus Sungai Kapuas, ada kisah getir tentang masyarakat yang menggantungkan hidup pada emas. 

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan sekadar aktivitas ekonomi—ini soal napas, perut, dan masa depan.

Di setiap tepian sungai, suara mesin dompeng mendesis, menggerus batu dan pasir. Sungai Bunut, dulu jernih bagai kaca, kini keruh menanggung luka. 

Di tengah pusaran konflik, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kepolisian, dan masyarakat saling tarik-menarik soal satu hal: siapa yang berhak memutuskan takdir bumi ini?

Pemda Kapuas Hulu Gelar Rakor: Dari 22 Koperasi hingga 3 IPR Berizin

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mencoba merajut benang kusut ini. Dalam Rakor penanganan PETI, ia memaparkan upaya konkret yang sudah ditempuh. 

Pemda memfasilitasi 22 koperasi, 3 IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sudah terbit, dan 19 lainnya sedang proses.

“Kami sudah siapkan petunjuk teknis dan pelaksanaannya,” ujarnya. “Masyarakat sebenarnya bisa bekerja legal di wilayah IPR. Tapi perizinan ini kewenangannya ada di provinsi, kami hanya mendorong.”

Ironisnya, kata “legal” di sini terdengar begitu mahal. Sementara dompet warga kian tipis, proses perizinan terasa panjang dan berliku. Mereka butuh makan hari ini, bukan menunggu surat izin besok.

Sungai Bunut Menangis

Kisah Sungai Bunut menjadi simbol luka kolektif Kapuas Hulu. Airnya keruh, ekosistemnya terguncang. 

Pemerintah daerah menekankan, penanganan harus dimulai dari hulu, sebab pencemaran berasal dari aktivitas PETI yang merambat ke anak-anak sungai.

Namun, di balik jargon penertiban, ada realita getir: PETI adalah denyut ekonomi masyarakat. 

Tak sedikit warga yang menggantungkan hidup pada pasir dan lumpur yang digali setiap hari. 

Sementara wacana alih profesi, seperti menanam sawit mandiri atau mengembangkan kratom, masih sebatas janji manis.

Sinergi Atau Mati Perlahan?

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Roberto Aprianto Uda, mengambil peran sebagai penyeimbang. 

Menurut dia, penanganan PETI tak bisa semata mengandalkan penegakan hukum. Harus ada sinergi stakeholder Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat.

“Intinya kita harus satu visi,” katanya. “Ini bukan sekadar soal menindak, tapi memberi jalan keluar,” kata pria yang memiliki tiga melati di pundaknya itu.

Namun, jalan keluar itu belum jelas wujudnya. Bagi masyarakat, PETI adalah hidup. Bagi negara, PETI adalah pelanggaran. 

Di tengah tarik-menarik ini, ketidakpastian meraja, sementara Sungai Kapuas terus menjerit pelan.

Potret Warga: Antara Perut dan Hukum

Bertemu Jalikadia, warga hulu Kapuas yang sudah 10 tahun menambang emas. Tangannya kasar, tubuhnya legam terbakar matahari. Saat ditanya kenapa tak pindah profesi, jawabannya lirih.

“Kalau kami berhenti, mau makan apa? Kalau ikut koperasi, prosesnya panjang, belum tentu disetujui.”

Jawaban itu menampar kesadaran kita. Penegakan hukum tanpa solusi ekonomi hanya akan menambah luka. Ketika perut lapar, undang-undang hanyalah deretan huruf tanpa arti.

Drama Bendera Setengah Tiang: Simbol Mosi Tak Percaya

Beberapa waktu lalu, sebuah desa di Kapuas Hulu mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah simbol perlawanan senyap terhadap aparat penegak hukum. 

Mereka lelah merasa tak didengar, muak dengan janji penertiban tanpa kejelasan masa depan.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Roberto Aprianto Uda memastikan konflik itu telah “diselesaikan dengan baik”. 

Namun, bendera setengah tiang itu seperti lukisan batin bukti retaknya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

BBM, PETI, dan Jaring Mafia Tambang

Satu hal yang tak kalah pelik adalah peran BBM. Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Roberto Aprianto Uda menyinggung indikasi penyaluran BBM subsidi yang bocor untuk kepentingan PETI. 

“Kalau BBM diarahkan ke PETI, itu jadi target penindakan,” ucapnya menegaskan.

Masalahnya, selama PETI masih menjadi nadi ekonomi, mafia BBM akan terus menemukan celah. 

Di sinilah Kapuas Hulu seperti terperangkap dalam lingkaran setan semakin banyak PETI, semakin deras aliran BBM ilegal; semakin keras penindakan, semakin banyak konflik sosial.

Dilema Besar, Emas Atau Ekosistem?

Kapuas Hulu kini berada di persimpangan: mengejar emas atau menjaga ekosistem. 

Jika PETI terus dibiarkan, kerusakan lingkungan tak terelakkan. Namun, menutup PETI tanpa memberi alternatif ekonomi hanyalah mengundang perlawanan sosial.

Solusinya bukan sekadar penertiban. Butuh transformasi ekonomi membuka lapangan kerja legal, mempercepat proses IPR. 

Juga mengembangkan potensi komoditas lain seperti kratom dan sawit mandiri. Sayangnya, ini butuh komitmen semua pihak, bukan sekadar rapat dan retorika.

Kapuas Hulu di Ujung Nafas

Kisah Kapuas Hulu adalah potret Indonesia dalam skala kecil. Di satu sisi, pembangunan dan kelestarian harus berjalan seiring. 

Di sisi lain, realita perut masyarakat tak bisa diabaikan. PETI bukan sekadar soal hukum ini soal kehidupan, air, dan masa depan.

Jika stakeholder gagal menemukan jalan tengah, Kapuas Hulu akan terus berdarah perlahan. 

Sungai keruh, hutan gundul, dan masyarakat terpecah. Ini bukan sekadar masalah emas ini masalah nafas.