Gema Emas Ramadan, Pegadaian Pontianak Pikat Masyarakat dengan Layanan Cuci Emas Gratis

Gema Emas Ramadan, Pegadaian Pontianak Pikat Masyarakat dengan Layanan Cuci Emas Gratis

Adzan Agu Ngolu Ekobis

• Tren investasi emas di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Pegadaian mencatat kelolaan emas nasional telah mencapai 147 ton, dengan pertumbuhan bisnis emas lebih dari 100 persen sepanjang tahun lalu.
• 
  
• Pencapaian tersebut memperkuat posisi Pegadaian sebagai pionir bullion bank pertama di negara Indonesia.
• 
  
• Memanfaatkan momentum Ramadan, Pegadaian Area Pontianak menggelar kegiatan Gema Ramadan Bareng Tring pada 14–15 Maret 2026 di Gaia Bumi Raya City Mall wilayah Kubu Raya, Kalimantan Barat.
• 
  
• Program tersebut bertujuan meningkatkan literasi investasi emas sekaligus memperkenalkan aplikasi digital Tring by Pegadaian kepada masyarakat.
• 
  
• Deputy Bisnis Area Pontianak, Abdul Lafaz Isnainy, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional di 12 kota untuk memperkuat akses investasi emas digital.
• 
  
• Melalui aplikasi Tring, masyarakat dapat membeli, menjual, serta memantau investasi emas secara praktis melalui ponsel.
• 
  
• Acara Gema Ramadan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif serta hiburan, seperti talkshow investasi emas, bazar emas, layanan cuci emas gratis, pengecekan kadar emas tanpa biaya, bazar UMKM lokal, hingga lomba tilawah Al Quran dan busana muslim anak. 

Kalimantannews.id, Pontianak - Bulan suci Ramadan tahun ini membawa berkah ganda bagi masyarakat Kalimantan Barat.

PT Pegadaian (Persero) Area Pontianak menyulap Gaia Bumi Raya City Mall, Kabupaten Kubu Raya, menjadi episentrum literasi keuangan dan hiburan Islami melalui ajang Gema Ramadan Bareng Tring by Pegadaian.

Gelaran dua hari pada 14-15 Maret 2026 ini bukan sekadar festival musiman, melainkan strategi jitu BUMN pionir bullion bank pertama Indonesia dalam mendekatkan investasi emas ke hati masyarakat.

Di tengah hiruk-pikuk mal, pengunjung disambut booth interaktif yang menawarkan layanan istimewa cuci emas gratis dan pengecekan kadar emas tanpa biaya. 

Antusiasme warga terlihat saat mereka mengantre membawa perhiasan kesayangan dari cincin kawin warisan nenek hingga gelang calon buah hati untuk dikembalikan kilaunya menyambut Idulfitri.

"Tidak ada syarat khusus. Masyarakat silakan datang bawa emasnya untuk dicek keasliannya atau dicuci agar kembali kinclong saat dipakai di hari raya," tutur Deputy Bisnis Area Pontianak, Abdul Lafaz Isnainy, saat Media Gathering PT Pegadaian Regional Kalimantan 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Tujuan ini murni meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya investasi emas tanpa cemas alias tidak ragu lagi.

Investasi Emas Melesat 100 Persen 

Langkah Pegadaian menggelar festival di 12 titik nasional ini berakar pada optimisme pasar. Secara nasional, kelolaan emas Pegadaian mencapai angka fantastis 147 ton.

Lebih mengejutkan lagi, kinerja emas di BUMN ini mencatat pertumbuhan lebih dari 100 persen pada tahun lalu.

Capaian ini mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai bullion bank pertama yang mampu mengintegrasikan layanan emas fisik dengan ekosistem digital.

Abdul Lafaz menegaskan, ajang di Pontianak menjadi prioritas utama Kantor Wilayah Balikpapan.

"Kami ingin memperkuat brand Tring sebagai solusi investasi emas mudah, cepat, dan aman bagi semua kalangan," kata Abdul Lafaz Isnainy.

Tring by Pegadaian menjadi senjata utama transformasi digital. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat membeli, menjual, dan memantau investasi emas kapan saja.

Dengan pendekatan digital, Pegadaian berharap investasi emas semakin inklusif, terutama menjangkau generasi muda yang akrab dengan gawai.

Bazar UMKM dan Edukasi Finansial 

Kemeriahan Gema Ramadan tidak melulu soal emas. Puluhan stan UMKM lokal turut meramaikan, menawarkan beragam produk mulai dari kuliner khas hingga busana muslim.

Pegadaian memberikan ruang gratis bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan di momen Ramadan.

"Kami memberikan ruang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka. Ini bentuk nyata dukungan Pegadaian terhadap pemberdayaan ekonomi daerah," jelas Abdul Lafaz Isnainy.

Rangkaian talkshow edukasi investasi emas menghadirkan narasumber kompeten, membedah strategi mengelola keuangan keluarga dan masa depan dengan emas. 

Materi disampaikan lugas, membongkar mitos bahwa investasi emas hanya untuk kalangan berada. Justru, dengan fitur tabungan emas digital, masyarakat bisa memulai investasi dengan nominal kecil.

Hiburan Religi dan Lomba Islami 

Puncak acara semakin semarak dengan kehadiran musisi nasional Marcell Siahaan dan figur publik Rizwan Fadilah.

Alunan musik mereka berpadu dengan semarak lomba bernuansa Islami: Lomba Tilawah Al-Qur’an dan Lomba Busana Muslim Anak.

Faktor religi, budaya, dan keamanan menjadi pendorong utama. Ramadan sendiri selalu menjadi momentum peningkatan transaksi emas, baik untuk koleksi pribadi maupun hadiah Lebaran.

Pegadaian kini tidak hanya identik dengan logo kuning dan kantor tradisional. Aplikasi Tring by Pegadaian menjadi game changer, memungkinkan masyarakat Kalimantan Barat yang tersebar di wilayah luas untuk mengakses investasi emas hanya dari genggaman.

Cukup unduh aplikasi, lakukan verifikasi, dan masyarakat bisa mulai membeli emas dengan harga mulai Rp10.000.

Fitur menarik lainnya adalah emas fisik bisa diantar atau diambil langsung di outlet Pegadaian terdekat.

Ekosistem ini menjawab keraguan masyarakat terhadap investasi digital kerap dianggap abstrak.

Dengan Pegadaian, investasi digital tetap berujung pada kepemilikan emas fisik nyata.

Komitmen Masa Depan 

Melalui Gema Ramadan Bareng Tring, Pegadaian berharap masyarakat Pontianak semakin melek finansial dan mulai melirik emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Emas bukan sekadar perhiasan, tetapi aset yang nilainya terus tumbuh dan mampu menjadi penyelamat di masa sulit.

Abdul Lafaz Isnainy menutup pernyataannya dengan optimisme. "Kami ingin membangun kebiasaan baik berinvestasi sejak dini.

Ramadan adalah bulan penuh berkah, waktu tepat memulai niat baik, termasuk merencanakan keuangan masa depan."

Dengan 147 ton emas kelolaan nasional dan pertumbuhan 100 persen, Pegadaian membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap emas tak pernah pudar.

Kini, dengan sentuhan digital dan pendekatan humanis, investasi emas bukan lagi milik segelintir orang, tetapi terbuka lebar untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ini mengonfirmasi pergeseran paradigma investasi masyarakat Indonesia. Lonjakan 100 persen dan kelolaan 147 ton emas nasional bukan sekadar angka.

Ini melainkan refleksi kepercayaan publik terhadap instrumen logam mulia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pegadaian, melalui program Gema Ramadan, tidak hanya mengejar target bisnis tetapi juga melakukan edukasi massif selama ini menjadi gap antara kesadaran dan aksi investasi.

Kehadiran layanan cuci emas gratis menjadi simbol transformasi layanan BUMN yang dahulu kaku menjadi humanis.

Masyarakat tidak lagi merasa asing dengan gedung berkubah kuning, sebaliknya, Pegadaian hadir di ruang publik modern seperti mal. 

Integrasi aplikasi Tring menunjukkan Pegadaian paham betul demografi investor masa depan adalah generasi milenial dan Gen Z yang mendambakan kemudahan transaksi 24/7.

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, penyertaan bazar UMKM lokal menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.

Momentum Ramadan biasanya identik dengan konsumsi tinggi, diarahkan menjadi produktif dengan mengedukasi pedagang kecil memanfaatkan layanan keuangan formal.

Talkshow dan lomba Islami menambah dimensi spiritual, mengingatkan bahwa investasi dunia dan akhirat bisa berjalan beriringan.

Istilah bullion bank sendiri masih asing di telinga awam, namun dengan pendekatan ini masyarakat diajak memahami bahwa kini emas tidak hanya disimpan di bawah bantal, tetapi bisa dikelola sebagai instrumen keuangan modern.

Data 147 ton dan pertumbuhan 100 persen memberikan kredibilitas pada narasi positif ini lebih menanjak.

Ke depan, tantangan Pegadaian adalah menjaga momentum literasi digital agar tidak hanya berhenti di kota besar.

Pontianak sebagai pintu gerbang Kalimantan menjadi barometer sejauh mana masyarakat di wilayah timur Indonesia mengadopsi investasi digital.

Jika sukses, Pegadaian akan menjadi fondasi kokoh bagi inklusi keuangan nasional yang selama ini dicanangkan pemerintah.

Nelayan Dirugikan, FKNN Ajukan Judicial Review PP Nomor 11 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung

Nelayan Dirugikan, FKNN Ajukan Judicial Review PP Nomor 11 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung

Adzan Agu Ngolu Perkara

Kalimantannews.id, Pulau Kalimantan - Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) secara resmi mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan didampingi tim kuasa hukum dari Yasa Law Firm. Dalam kesempatan itu, hadir pula perwakilan nelayan dari berbagai daerah, di antaranya Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.

Ketua DPP FKNN, A. Chairil Anwar, menyampaikan bahwa langkah hukum ini ditempuh karena pihaknya menilai PP Nomor 11 Tahun 2023 telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi nelayan.

“Kami dari Forum Komunikasi Nelayan Nusantara didampingi oleh Yasa Law Firm, telah menyampaikan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung terkait PP Nomor 11 Tahun 2023,” ujar Chairil, 2/2/2026

Menurutnya, selama lebih dari satu tahun penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, para nelayan—khususnya pemilik kapal dan nelayan kecil—mengalami kerugian yang terus meningkat.

“Kami menilai peraturan ini perlu ditinjau kembali. Dalam praktiknya, kami sebagai pemangku kepentingan, terutama nelayan dan pemilik kapal, merasa sangat dirugikan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan tidak sesuai dengan harapan,” katanya.

Chairil menambahkan, dampak paling berat dirasakan oleh nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT).

“Kerugian yang kami alami semakin hari semakin bertambah. Karena itu, kami berharap Mahkamah Agung dapat menilai kembali aturan ini melalui mekanisme uji materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga berharap langkah hukum FKNN ini menjadi perhatian serius pemerintah agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada nelayan.

“Mudah-mudahan ini menjadi atensi pemerintah, sehingga kerugian yang kami rasakan dapat diperbaiki dan aturan yang berlaku benar-benar melindungi masyarakat nelayan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan tim kuasa hukum FKNN, Muhammad Wahyu, S.H., menyampaikan bahwa permohonan uji materiil telah resmi didaftarkan dan diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mahkamah Agung.

“Permohonan uji materiil terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 telah didaftarkan dan diterima. Kami menunggu proses verifikasi hingga diterbitkan nomor perkara dan pemeriksaan oleh majelis hakim,” jelasnya.

Muhammad Wahyu memaparkan tiga poin utama yang menjadi dasar permohonan uji materiil tersebut. Pertama, kebijakan zonasi penangkapan yang dinilai membatasi ruang gerak nelayan. Kedua, pembatasan kuota penangkapan ikan yang dinilai memberatkan. Ketiga, kewajiban penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) yang menambah beban operasional nelayan.

“Kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan keterbatasan dan peningkatan biaya operasional, sehingga berdampak langsung pada kerugian nelayan,” ujarnya.

Ia berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.

Usut Kasus Korupsi Bauksit, Kejati Kalbar Geledah PT Dinamika Sejahtera Mandiri

Usut Kasus Korupsi Bauksit, Kejati Kalbar Geledah PT Dinamika Sejahtera Mandiri

Adzan Agu Ngolu Perkara

• Pagi buta hukum menyelinap ke jantung tambang. Kejati Kalbar menggeledah Kantor PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, menyisir ruang kerja serta arsip dokumen terkait dugaan korupsi tata kelola bauksit Kalimantan Barat periode 2017–2023. Sunyi kantor mendadak sarat makna, seolah kertas lebih fasih berbicara dibanding manusia.
• 
  
• Penggeledahan berlangsung rapi, dikawal aparat TNI, tanpa sorak, tanpa penolakan. Negara hadir sederhana namun tegas. Berkas diangkut, lemari dibuka, jejak administrasi ditelusuri. Bauksit tak lagi bicara soal tanah merah, melainkan tentang angka, izin, serta keputusan sunyi bertahun-tahun.
• 
  
• Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan memastikan langkah hukum sah serta terukur. Alat bukti menjadi tujuan utama, bukan sensasi. Pernyataan singkat itu seperti kode keras, penyidikan berjalan, arah belum dibuka, waktu masih milik penyidik.
• 
  
• Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta menegaskan seluruh barang sitaan dianalisis mendalam sebelum penyitaan resmi. Identitas pihak terkait serta potensi kerugian negara masih disimpan rapat, seolah rahasia tambang menunggu momen retak.
• 
  
• Belum ada tersangka, namun pintu pengembangan perkara terbuka lebar. Bauksit kini bukan sekadar komoditas, melainkan cermin tata kelola. Saat hukum mulai membaca ulang dokumen lama, kekuasaan tambang pelan-pelan kehilangan tempat bersembunyi.

Kalimantannews.id, Sanggau - Senin pagi, 19 Januari 2026, matahari Kalimantan Barat belum sempat menyapu kabut ketika truk TNI mengawal rombongan jaksa masuk Desa Teraju. 

Bukan untuk membagi sembako. Bukan pula kampanye hijau. Mereka datang membawa surat perintah, sarung tangan karet, dan niat mengorek kebenaran dari laci-laci kantor PT Dinamika Sejahtera Mandiri (PT DSM).

Delapan jam sebelumnya, di Jakarta, pejabat Kementerian ESDM mungkin sedang menyesap kopi sambil menandatangani izin ekspor mineral. 

Di Sanggau, tak ada kopi. Hanya debu tambang, dokumen berdebu, dan pertanyaan yang lebih berat dari bijih bauksit.

Penggeledahan dimulai pukul delapan. Berakhir pukul sebelas tiga puluh. Waktu singkat. Namun cukup untuk mengguncang narasi “tata kelola pertambangan yang baik” yang selama ini digembar-gemborkan.

Petugas menyisir ruang kerja, arsip, bahkan lemari besi. Mereka tidak mencari emas. Mereka mencari jejak jejak aliran uang, jejak keputusan, jejak keheningan yang terlalu rapi.

“Benar, tim penyidik Kejati Kalbar telah melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan perkara yang sedang kami tangani,” kata Emilwan Ridwan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, suaranya datar, seperti laporan cuaca.

Klaim Dokumen Diamankan

Tak ada dramatisasi. Tak ada sorot lampu kilat. Hanya fakta dokumen diamankan. Proses berjalan. Tersangka? Belum. Pengembangan? Mungkin.

Namun, di balik kalimat birokrasi itu, tersembunyi cerita lain. Cerita tentang bagaimana bauksit logam putih. 

Ini jadi fondasi industri dikelola bukan untuk kemakmuran rakyat, melainkan untuk memperkaya segelintir nama tak pernah disebut di rapat desa.

Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menegaskan langkah hukum ini dilakukan “secara profesional, transparan, dan akuntabel.”

Tiga kata ajaib yang sering hadir di awal skandal, jarang di akhir. Transparansi, dalam praktiknya, kadang hanya sebatas stiker di pintu kantor. 

Sementara dokumen asli dikunci rapat, atau lebih buruk dihancurkan sebelum jaksa tiba. Yang menarik, penggeledahan ini menyasar dua lokasi sekaligus Desa Teraju dan Desa Sansat. 

Bukan tempat sembarangan. Keduanya berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau kawasan selama bertahun-tahun menjadi medan pertarungan antara kepentingan tambang dan hak hidup masyarakat adat.

Di sini, bauksit itu bukan sekadar komoditas. Ia adalah tanah. Air. Warisan. Dan kini, mungkin juga bukti.

Belum ada angka resmi soal kerugian negara. Tapi mari hitung kasar: produksi bauksit Kalbar mencapai jutaan ton per tahun. 

Harga pasar global fluktuatif, tapi rata-rata di atas 40 dolar AS per ton. Jika izin diberikan tanpa lelang, jika royalti diremehkan, jika pajak diputar berapa miliar menguap?

Jaksa belum bicara angka. Tapi rakyat sudah bisa menebak. Fakta saja tak cukup. Perlu napas. Perlu denyut. 

Maka bayangkan seorang ibu di pinggir Sungai Sekayam menyaring air keruh setiap pagi. Anaknya batuk-batuk. 

Ia tak tahu apakah itu debu tambang atau debu kebohongan yang sudah lama menumpuk di udara hanya sia-sia.

Sementara di gedung pencakar langit Jakarta, laporan keberlanjutan perusahaan tambang masih mencantumkan frasa “komitmen lingkungan” dengan huruf tebal.

Ironi Macam Apa Lagi Ditelan?

Penggeledahan ini bukan akhir. Ia adalah celah. Celah kecil di tembok kokoh yang dibangun oleh jaringan kuasa, uang, dan keheningan kolektif.

Emilwan Ridwan bilang, barang bukti akan “diteliti dan dianalisis lebih lanjut.” Artinya, kita masih harus menunggu. Menunggu seperti petani menunggu hujan di musim kemarau panjang.

Tapi tunggu bukan berarti diam. Karena dalam jurnalisme human interest yang sesungguhnya, setiap dokumen yang disita adalah jeritan yang ditunda. Setiap halaman arsip adalah saksi bisu yang akhirnya diajak bicara.

Dan kali ini, jaksa tampaknya mulai mendengar. Belum ada penetapan tersangka. Tapi bayangan wajah-wajah itu sudah menghantui koridor kantor.

Nama-nama yang biasa muncul di undangan seminar tata kelola tambang, kini mungkin sedang menghitung mundur.

Satu hal pasti: bauksit tak bisa berbohong. Ia tak bisa mengubah komposisi kimianya demi menyenangkan investor. 

Tapi manusia? Manusia bisa menulis laporan palsu, memalsukan audit, bahkan mengubur kebenaran bersama limbah tambang.

Untungnya, jaksa datang dengan sekop berbeda. Bukan untuk menggali logam. Tapi untuk menggali keadilan.

Kita hidup di zaman di mana transparansi dijual sebagai nilai, tapi disembunyikan sebagai rahasia.  Di mana “tata kelola baik” jadi slogan di brosur, tapi tak pernah sampai ke lapangan.

Penggeledahan di Sanggau adalah ujian nyata. Apakah sistem hukum kita cukup berani menyentuh akar, bukan hanya ranting?

Jika ya, maka bauksit ini akan jadi fondasi keadilan. Jika tidak, ia hanya akan jadi monumen kegagalan lagi.

Hingga kini, Kejati Kalbar masih menutup rapat identitas pihak terlibat. Tapi publik punya hak bertanya: siapa yang memberi izin? Siapa yang mengawasi? Siapa yang diam saat sungai mati?

Kasus ini tak hanya menceritakan peristiwa. Ia menggali jiwa di balik data. Dan jiwa dari kasus ini adalah konflik abadi antara kekayaan alam dan moralitas pengelolaannya.

Kalimantan Barat punya cadangan bauksit terbesar di Indonesia. Tapi apakah ia punya cukup keberanian untuk membersihkan dirinya sendiri?

Waktu akan menjawab. Tapi sementara itu, dokumen-dokumen itu kini tersimpan di brankas Kejati menunggu giliran bicara.

Ketika mereka bicara, semoga bukan hanya jaksa mendengar. Tapi juga rakyat tanahnya digali, airnya dikotori, dan masa depannya dikorbankan.

Ini Dia Cara Pertamina Kalimantan Ukir Rekor Proklim Utama Integrasi Kampung

Ini Dia Cara Pertamina Kalimantan Ukir Rekor Proklim Utama Integrasi Kampung

Adzan Agu Ngolu Buah Mikir

• Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Integrated Terminal Pontianak mencatat prestasi lingkungan dengan meraih tiga penghargaan Program Kampung Iklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup. 
• 
  
• Program Integrasi Antar Kampung mengantarkan Kampung Gambut Siantan Hilir meraih Trofi Proklim Utama, sementara Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa serta Kampung Tangguh 27 menerima Sertifikat Proklim Utama.
• 
  
• Program kolaboratif sejak Juni 2025 ini menghubungkan mitigasi iklim, adaptasi lingkungan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi warga. 
• 
  
• Keberhasilan tersebut memperkuat komitmen Pertamina Patra Niaga terhadap prinsip ESG dan dukungan target Net Zero Emission berbasis aksi iklim masyarakat di Kalimantan Barat.

Kalimantannews.id, Pontianak - Awal tahun 2026 menghadirkan kabar terang dari utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Di tengah kegelisahan global soal iklim, tiga kampung berdiri tegak membawa kabar baik. Bukan sekadar simbol. Bukan pula seremonial.

Tiga kampung binaan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan resmi mengantongi predikat tertinggi Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Prestasi tersebut bukan hadiah instan. Ada kerja sunyi. Ada proses panjang. Ada perubahan perilaku warga perlahan namun pasti. 

Melalui Integrated Terminal Pontianak, Pertamina Patra Niaga menenun program Integrasi Antar Kampung sejak Juni 2025. 

Program ini menjelma jembatan antarwilayah, antarwarga, antarpraktik baik lingkungan hidup tanpa pamrih.

Hasilnya mencatat sejarah baru Kalimantan Barat. Kampung Gambut Siantan Hilir meraih Trofi Proklim Utama. 

Dua kampung lain, Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa serta Kampung Tangguh 27, menerima Sertifikat Proklim Utama. Tiga capaian. Satu pendekatan. Satu ekosistem kolaboratif.

Integrasi Kampung Iklim

Berbeda dari pola pendampingan konvensional, Integrasi Antar Kampung tidak berdiri sendiri alias mandiri. 

Program ini menghubungkan potensi tiap kampung dalam satu napas pembangunan berkelanjutan. Kampung gambut fokus konservasi lahan.

Kampung wisata menguatkan ekonomi kreatif ramah lingkungan. Kampung tangguh memperkokoh ketahanan pangan berbasis komunitas.

Pendekatan tersebut juga diklaim menciptakan pertukaran praktik baik lintas wilayah. Warga belajar dari warga.

Solusi tumbuh dari kebutuhan riil. Bukan konsep kaku di atas kertas. Setiap kampung bergerak sesuai karakter lokal, namun saling menopang tujuan bersama.

Pendampingan menyentuh aspek mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas. Skema bank sampah berkembang. 

Pemanfaatan energi terbarukan skala kecil mulai diperkenalkan. Adaptasi iklim diperkuat lewat ketahanan pangan lokal serta perlindungan gambut. Semua berjalan beriringan.

Dari dapur warga hingga jalur wisata tenun, kesadaran lingkungan tumbuh menjadi kebiasaan harian tanpa keluh kesah.

Inilah namanya fondasi Proklim Utama. Bukan cuama hanya sekadar dokumen lomba saja. Melainkan perubahan nyata adanya itu.

Rekor Kalimantan Barat

Trofi Proklim Utama Kampung Gambut Siantan Hilir mencatatkan rekor baru provinsi. Untuk pertama kali, Kalimantan Barat memiliki kampung bergelar Proklim Utama pada periode penilaian ini.

Capaian tersebut bukan keberuntungan sesaat. Ada konsistensi. Ada disiplin kolektif. Ada keberanian warga menjaga ruang hidup.

Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menautkan tradisi dengan ekologi. Aktivitas wisata berpadu dengan pelestarian lingkungan. 

Limbah dikelola. Produksi tenun ramah lingkungan diperkuat. Kampung Tangguh 27 mengonsolidasikan pangan lokal, kebun warga, serta adaptasi iklim berbasis solidaritas.

Semua kampung bergerak dalam satu irama integratif. Tidak saling bersaing. Tidak berjalan sendiri. Pendekatan ini menjadi pembeda utama.

Konsistensi Pendampingan Warga

Manager Integrated Terminal Pontianak, Tony Kurniawan, menegaskan keberhasilan tersebut lahir dari proses panjang pendampingan serta keterlibatan aktif masyarakat.

“Capaian tiga Proklim Utama ini bukan hasil instan. Integrasi antar kampung menjadi kunci percepatan, karena masing-masing wilayah saling menguatkan praktik baik yang sudah berjalan," kata dia.

"Ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Tony Kurniawan, hari ini Rabu, 14 Januari 2026.

Pendampingan ini katanya tidak berhenti pada pelatihan. Tim lapangan hadir rutin. Evaluasi berjalan berkala.

Tantangan direspons cepat. Model ini memperlihatkan CSR tidak sekadar bantuan fisik, melainkan penguatan kapasitas sosial.

Warga tidak diposisikan sebagai penerima pasif. Mereka menjadi aktor utama. Inisiatif tumbuh dari bawah. Pertamina hadir sebagai fasilitator.

Sinergi Pemerintah Lokal

Camat Pontianak Utara, Indrawan Tauhid, menilai kolaborasi lintas pihak menghadirkan dampak konkret tingkat RW. 

Perubahan perilaku lingkungan terlihat nyata. Kesadaran memilah sampah meningkat. Ruang hijau terjaga. Kemandirian ekonomi warga perlahan tumbuh.

“Kolaborasi dengan Pertamina membawa percepatan pembangunan di tingkat RW. Perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin terlihat, dan hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup serta kemandirian ekonomi warga,” ujar Indrawan Tauhid.

Sinergi pemerintah kecamatan menjadi faktor penguat. Regulasi lokal mendukung. Aparat wilayah terlibat aktif. Program tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian pembangunan wilayah.

Taktik Transformasi CSR Ala Pertamina

Area Manager Communication Relations and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menegaskan capaian Proklim Utama mencerminkan transformasi pendekatan CSR perusahaan.

“Program integrasi antar kampung menunjukkan bahwa CSR tidak hanya tentang membangun satu lokasi, tetapi membentuk ekosistem yang saling terhubung. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif mampu menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” kata Edi Mangun.

Lebih jauh, Edi Mangun juga menautkan capaian ini dengan komitmen ESG serta agenda nasional pengendalian iklim.

“Capaian Proklim Utama ini sekaligus memperkuat komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance serta mendukung agenda pemerintah menuju Net Zero Emission melalui aksi iklim berbasis masyarakat,” ucap Edi Mangun.

Pernyataan tersebut menegaskan arah CSR Pertamina bergerak menuju dampak jangka panjang, bukan sekadar kepatuhan.

Ekosistem Hijau Berkelanjutan

Dengan raihan trofi serta sertifikat Proklim Utama, Integrated Terminal Pontianak berkomitmen memperluas replikasi program. 

Integrasi Antar Kampung akan diperluas ke wilayah operasional lain. Tujuannya membangun ekosistem hijau tangguh Kalimantan Barat.

Pendekatan integratif membuka peluang percepatan adaptasi iklim berbasis komunitas yang ada di wilayah ini. 

Tantangan iklim tidak menunggu. Solusi perlu bergerak cepat. Program ini membuktikan kolaborasi lokal mampu menjawab tantangan global.

Di tengah narasi krisis iklim, tiga kampung di Pontianak Utara memilih bergerak. Tidak menunggu. Tidak mengeluh. 

Mereka membuktikan perubahan bisa dimulai dari halaman rumah, lorong kampung, serta solidaritas warga.

Proklim Utama bukan akhir. Ini pijakan awal. Dari kampung, iklim dijaga. Dari kolaborasi, masa depan dirawat.

KASUS EDAN BRO! Oknum Karyawan PT ZTE Indonesia Pontianak Bikin Grup WhatsApp Jadi Pengadilan, Karier Novi Priyanto Dipertaruhkan

KASUS EDAN BRO! Oknum Karyawan PT ZTE Indonesia Pontianak Bikin Grup WhatsApp Jadi Pengadilan, Karier Novi Priyanto Dipertaruhkan

Adzan Agu Ngolu Perkara

• Satu pesan WhatsApp cukup mengguncang karier panjang. Novi Priyanto melaporkan dugaan pencemaran nama baik setelah namanya dituduh terlibat pencurian proyek BTS melalui grup WhatsApp internal. Tuduhan tersebut disebut tanpa dasar, tanpa klarifikasi, serta menyebar cepat layaknya vonis instan di ruang digital.
• 
  
• Pesan berlabel daftar hitam itu diduga berasal dari oknum karyawan PT ZTE Indonesia cabang Pontianak. Dampaknya bukan sekadar reputasi tercoreng, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan kerja Novi beserta delapan anggota timnya. Dunia kerja modern kembali diuji oleh jari yang lebih cepat menuduh dibanding pikiran yang memeriksa fakta.
• 
  
• Merasa kehormatan profesional dilukai, Novi menempuh jalur hukum dengan melapor ke Ditreskrimsus Polda Kalbar. Kuasa hukumnya menilai peristiwa ini mencederai etika korporasi serta berpotensi menjadi preseden buruk kemitraan kerja, terlebih melibatkan perusahaan multinasional.
• 
  
• Kasus ini menjadi pengingat keras. Grup WhatsApp bukan ruang pengadilan. Tuduhan digital tanpa bukti berisiko berujung pidana. Di era serba cepat, etika tetap wajib berjalan lebih dulu dibanding notifikasi.

Kalimantannews.id, Pontianak - Pagi belum sepenuhnya ramah ketika sebuah pesan pendek melompat tanpa salam ke layar gawai Novi Priyanto. Bukan kabar keluarga, bukan pula instruksi kerja.

Sebuah kabar gelap datang dari ruang digital bernama grup WhatsApp. Nama Novi tercantum dalam kalimat keras berlabel daftar hitam. Tuduhan pencurian proyek BTS terpampang tanpa ruang klarifikasi.

Bagi Novi, reputasi bukan sekadar catatan kerja. Ia modal hidup. Empat belas tahun pengabdian profesional runtuh hanya oleh rangkaian teks singkat.

Dunia kerja modern bergerak cepat. Sekali nama tercederai, kabar buruk menjalar lebih cepat dari fakta sesunguhnya.

Telepon dari rekan di Banjarmasin menjadi titik awal kesadaran. Pukul 12.18 WIB Rabu siang, 7 Januari 2026, pertanyaan sederhana berubah guncangan batin.

Ada persoalan Pontianak. Ada pesan beredar. Ada tuduhan serius. Novi tercenung. Ia tak pernah merasa melakukan perbuatan tercela.

Tuduhan pencurian serta vandalisme proyek BTS terasa asing. Namun pesan telah terlanjur beredar. Grup digital menjadi ruang vonis tanpa hakim.

Tuduhan Tanpa Dasar

Penelusuran membawa Novi pada satu nama. Inisial J. Seorang karyawan PT ZTE Indonesia cabang Pontianak Kalimantan Barat.

Jabatan Quality Control ATP Reviewer melekat padanya. Dari tangan inisial J, pesan beredar luas. Kalimatnya tegas. Isinya menghakimi. Dampaknya brutal.

Nama Novi disebut sebagai pihak pengarah pencurian material proyek BTS. Label daftar hitam tersemat.

Tak ada rapat. Tak ada pula sebuah klarifikasi. Tak ada berita acara. Semua hadir instan melalui layar ponsel.

Akibat pesan tersebut, Novi menerima rentetan pertanyaan. Rekan kerja bertanya. Mitra proyek ragu. Delapan anggota tim terancam kehilangan mata pencaharian.

Dunia kerja modern mengenal satu hukum tak tertulis. Reputasi buruk menular cepat tanpa ada pemberitahuan jelas alias remsi.

“Kemarin saya dikeluarkan dari grup kerja oleh saudari J tanpa pemberitahuan apa pun. Kontrak kerja masih berjalan. Saya bingung pak. Saya tidak pernah melakukan pencurian atau vandalisme,” ujar Novi usai melapor ke Polda Kalbar Rabu (14/1/2026).

Kalimat tersebut keluar lirih. Bukan sekadar pengaduan hukum. Itu jeritan profesionalitas. Artinya bukan perkara mudah.

Karier Terancam Putus

Empat belas tahun sudah bukan angka kecil. Itu jejak panjang kepercayaan. Novi bekerja lintas perusahaan.

Bermitra. Menyelesaikan proyek. Tak pernah tercatat konflik serius. Tak pernah terseret pelanggaran etika kerja.

Tuduhan digital ini juga ternyata membuat seluruh rekam jejak terasa sia-sia. Kata daftar hitam merambat liar.

Bukan hanya internal. Kabar menyentuh mitra eksternal. Proyek terancam berhenti. Tim kehilangan penghasilan.

“Saya tidak pernah punya masalah kerja. Tidak ada konflik pribadi. Tuduhan ini mencederai kehormatan,” kata Novi.

Bagi pekerja lapangan, kehormatan profesional sama nilainya dengan identitas diri. Sekali tercemar, pemulihan memerlukan waktu panjang.

Etika PT ZTE Indonesia Dipertanyakan

Kuasa hukum Novi, Faddly Damanik, menilai perkara ini bukan sekadar sengketa personal. Ada persoalan etika korporasi.

Ada potensi preseden buruk. PT ZTE Indonesia merupakan perusahaan asing asal Tiongkok. Kerja sama strategis terjalin bersama Telkomsel.

Menurut Faddly, tuduhan tanpa dasar berpotensi merusak iklim kemitraan profesional. Apalagi dilakukan oleh individu berstatus karyawan internal.

“Kami mempertanyakan dasar tuduhan itu. Kapasitas saudari J apa. Bertindak mewakili perusahaan atau kesimpulan pribadi. Tuduhan tanpa fakta menimbulkan stigma. Dampaknya nyata,” ujar Faddly.

Faddly menekankan prinsip profesionalitas. Dalam dunia korporasi, setiap tuduhan wajib melalui mekanisme resmi. Audit. Klarifikasi. Berita acara. Bukan pesan grup.

Hukum Bicara Tegas

Kasus ini berlabuh ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat. Laporan resmi dibuat pada Rabu, 14 Januari 2026. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menjadi rujukan utama.

Pasal tersebut melarang penyerangan kehormatan melalui sarana elektronik. Tuduhan tanpa dasar dapat berujung pidana. Terlebih bila berdampak pada stigma sosial serta kerugian ekonomi.

Faddly menyebut pihaknya telah menempuh jalur persuasif. Surat resmi dilayangkan ke PT ZTE Indonesia cabang Pontianak

Permintaan klarifikasi disampaikan. Ajakan musyawarah diajukan. Namun tak ada respons. Tak ada balasan. Tak ada itikad dialog.

“Somasi tidak ditanggapi serius. Demi membela hak konstitusional klien, laporan kami ajukan. Alhamdulillah diterima baik oleh petugas,” kata Faddly.

Luka Psikologis Profesional

Dampak kasus ini melampaui aspek hukum. Novi mengalami tekanan psikologis. Rasa malu. Ketidakpastian kerja. Kecemasan masa depan tim.

Di era digital, satu pesan dapat menghancurkan kepercayaan bertahun-tahun. Grup WhatsApp menjelma ruang publik mini. Setiap pesan tercetak permanen dalam ingatan kolektif.

Stigma bekerja lebih kejam daripada fakta. Sekali nama disebut negatif, pembuktian terasa tak seimbang.

Kasus ini menjadi potret rapuhnya etika komunikasi digital korporasi. Teknologi mempercepat informasi. Namun etika sering tertinggal.

Cermin Dunia Kerja

Perkara Novi Priyanto menjadi cermin dunia kerja modern. Profesionalitas diuji oleh kecepatan jari. Tuduhan berubah senjata. Grup digital menjadi ruang eksekusi reputasi.

Hukum hadir sebagai rem terakhir. Namun luka telah tercipta. Karier terguncang. Kepercayaan runtuh. Tim terancam kehilangan nafkah.

Kasus ini mengingatkan seluruh pihak. Etika mendahului teknologi. Klarifikasi mendahului tuduhan. Fakta wajib berdiri sebelum opini.

Di hadapan hukum, setiap pesan memiliki konsekuensi. Di hadapan nurani, setiap tuduhan membawa beban moral.

Novi memilih jalur konstitusional. Bukan dendam. Bukan sensasi. Ia menuntut pemulihan nama baik. Ia menuntut keadilan profesional.

Di tengah hiruk pikuk notifikasi, satu pelajaran mengemuka. Jari lebih cepat dari pikiran sering berakhir penyesalan.

Bongkar Mafia Kuota Haji, Ahli Hukum Desak KPK Tahan Yaqut Cholil Qoumas

Bongkar Mafia Kuota Haji, Ahli Hukum Desak KPK Tahan Yaqut Cholil Qoumas

Adzan Agu Ngolu Perkara

• Petisi Ahli secara terbuka mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Dukungan ini mencuat seiring menguatnya desakan agar KPK menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas apabila telah berstatus tersangka.
• 
  
• Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menegaskan penahanan sah secara hukum serta penting demi kelancaran penyidikan. Langkah tersebut dinilai krusial mencegah penghilangan barang bukti, memutus potensi intervensi, serta membuka jaringan dan aliran dana perkara kuota haji.
• 
  
• Petisi Ahli menekankan Pasal 21 KUHAP memberi kewenangan jelas bagi penyidik untuk melakukan penahanan bila terdapat kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau merusak barang bukti. Penahanan disebut bukan bentuk penghukuman, melainkan instrumen hukum menjaga due process of law.
• 
  
• Kasus kuota haji dipandang berdampak luas terhadap kepentingan publik serta kepercayaan umat. Pengelolaan ibadah dinilai tak boleh tersentuh kepentingan kekuasaan. Petisi Ahli mengingatkan proses hukum harus transparan, akuntabel, serta bebas intervensi politik.
• 
  
• Pengungkapan tuntas perkara kuota haji diyakini menjadi preseden penting pemberantasan korupsi sektor pelayanan publik. KPK didorong bersikap tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat serta menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Kalimantannews.id, Jakarta - Kuota haji tak lagi sekadar angka administratif. Ia berubah menjadi simbol kuasa.

Di balik daftar tunggu puluhan tahun, tersimpan irisan kepentingan, kebijakan, serta potensi transaksi senyap. Saat dugaan korupsi menyeruak, aroma busuk kekuasaan ikut tercium.

Petisi Ahli muncul membawa nada keras. Bukan bisik bisik. Bukan basa basi. Praktisi serta ahli hukum Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut dugaan korupsi pengelolaan kuota haji.

Nama Yaqut Cholil Qoumas ikut mengemuka. Mantan Menteri Agama itu dinilai harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Tak ada jubah jabatan. Tak ada tameng simbol keagamaan.

Petisi Ahli menegaskan, apabila status tersangka telah ditetapkan, penahanan merupakan langkah sah, proporsional, serta strategis. Bukan dendam politik. Bukan kriminalisasi. Melainkan instrumen hukum.

“Demi mempermudah proses penyidikan, mencegah penghilangan barang bukti, serta mengungkap jaringan dan aliran dana perkara kuota haji,” kata Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, Senin 12 Januari 2026 di Jakarta.

Kalimat itu sederhana. Dampaknya mengguncang. Kuota haji menyentuh urat nadi umat. 

Setiap kebijakan berdampak langsung pada jutaan warga. Saat pengelolaannya diduga diselewengkan, kepercayaan publik runtuh perlahan namun pasti.

Pasal dan Kuasa

Secara hukum acara pidana, penahanan bukan ruang tafsir liar. Pasal 21 ayat 1 serta ayat 4 KUHAP memberi kewenangan jelas.

Penyidik berhak menahan tersangka apabila terdapat dugaan kuat tindak pidana serta potensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau merusak barang bukti.

“Apabila terdapat kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau merusak barang bukti,” ujar Pitra Romadoni Nasution.

Perkara kuota haji ini juga bukan kasus ecek-ecek. Ia melibatkan struktur, kebijakan, serta relasi kekuasaan.

Tanpa penahanan, maka dari itu, soal penyidikan berisiko mandek. Bukti rawan lenyap. Jaringan sulit dibongkar.

Petisi Ahli menolak narasi bahwa penahanan identik penghukuman. Dalam hukum modern, penahanan justru alat menjaga proses berjalan jujur. Ia pagar agar kebenaran tak dikaburkan kekuasaan.

“Setiap pihak tetap berhak membela diri serta memperoleh perlindungan hukum adil sesuai prinsip equality before the law,” kata Pitra Romadoni Nasution.

Pernyataan itu menjadi penyeimbang. Satir hukum muncul bukan karena kebencian, melainkan karena keadilan sering goyah saat berhadapan dengan simbol agama serta kekuasaan negara.

Umat dan Martabat Negara

Kasus kuota haji menyentuh wilayah sensitif. Ibadah suci bersinggungan dengan tata kelola negara. Spirit ketakwaan berhadapan dengan godaan kuasa. Di sinilah negara diuji.

Tidak hanya itu, Petisi Ahli juga mengingatkan KPK agar tetap transparan, akuntabel, serta bebas intervensi.

Publik diajak mengawal perkara secara objektif tanpa penghakiman dini. Namun kontrol publik tak boleh tumpul.

“Pengungkapan tuntas perkara kuota haji akan menjadi preseden penting dalam pemberantasan korupsi pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Pitra Romadoni Nasution.

Kalimat itu menyimpan pesan politis. Bila hukum berani menembus tembok kekuasaan keagamaan, publik percaya. Bila ragu, sinisme tumbuh.

Nama Yaqut Cholil Qoumas berada di persimpangan sejarah. Antara praduga tak bersalah serta tuntutan akuntabilitas. Negara tak boleh gentar. KPK tak boleh goyah.

Kasus besar ini mencatat satu hal. Kuota haji bukan sekadar urusan ibadah. Ia ladang ujian integritas negara. Saat amanah umat dipertaruhkan, hukum menjadi penentu terakhir.