%20Disorot.jpg "KASUS Proyek Pantai Pecal Ketapang Rp13,7 Miliar, Boyman Harun-Petinggi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1) Disorot")
%20Disorot.jpg "KASUS Proyek Pantai Pecal Ketapang Rp13,7 Miliar, Boyman Harun-Petinggi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1) Disorot")
- Proyek pengaman Pantai Pecal Ketapang Kalbar T.A 2025 bernilai Rp13,7 miliar menuai kontroversi. CV Mega Buana Persada lembur tengah malam menimbun pasir pantai pada 29 Juli 2026, jelang kunjungan anggota DPR RI Komisi V Boyman Harun dan rombongan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1).
- Warga menduga PHO proyek dilakukan sebelum pekerjaan rampung 100 persen. Hingga kini, PPK Tommy Alfrets Roring dan BWSK 1 bungkam.
- Lokasi kejadian berada di Pantai Pecal, Desa Kinjil Pesisir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus proyek ini merupakan bagian dari program Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1).
- Warga setempat menjadi saksi langsung aktivitas mencurigakan ekskavator pada Rabu malam.
- Aspirator proyek, Boyman Harun, merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, sehingga memiliki kaitan langsung dengan daerah tersebut.
- Jangan cuma jadi penonton proyek tengah malam. Awasi setiap rupiah APBN di daerahmu. Kalau ada ekskavator lembur jam 10 malam, rekam, laporkan, viralkan. Jangan biarkan senyum pejabat dibangun di atas timbunan aspal palsu.
Kalimantannews.id, Ketapang - Sebuah episode tragikomedi pembangunan infrastruktur kembali terkuak di pesisir Kalimantan Barat (Kalbar). Laporan eksklusif ini merangkum kasus di balik megaproyek Pengaman Pantai Pecal Sei Kinjil Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Ketapang.
Angka kontraknya selangit Rp13,7 miliar. Realitanya, pengerjaan proyek justru lumpuh kala timbunan belum tuntas. Ironi akut menerjang.
Fakta paling menohok adalah aksi lembur misterius pada Rabu malam, 29 Juli 2026. Tepat pukul 22.00 WIB, saat warga terlelap, suara deru ekskavator memecah sunyi Pantai Pecal.
Kontraktor pelaksana, CV Mega Buana Persada, mendadak sibuk luar biasa. Material pasir pantai dikeruk cepat-cepat demi menutup timbunan ambles. Penduduk lokal nan resah merekam adegan ganjil itu.
“Mereka tadi malam sekitar jam sepuluh malam ambil pasir di Pantai pakai ekskavator. Katanya mau ada kunjungan, makanya dikebut,” ujar seorang warga, Kamis (30/7/2026).
Pengakuan lugas ini membuka borok besar. Proyek triliunan rupiah se-Indonesia ternyata kerap cuma beres secara visual sesaat sebelum tamu agung melangkah.
Teror tenggat waktu rupanya bukan berasal dari jadwal teknis. Ia berasal dari jadwal politis.
Keesokan harinya, Kamis pagi sekitar pukul 08.30 WIB, misteri jam malam itu terkuak. Rombongan anggota DPR RI Komisi V, Boyman Harun, tiba di lokasi.
Sang wakil rakyat diklaim sebagai aspirator utama proyek. Sontak logika publik tersentak.
Apakah proyek ini dibangun untuk keselamatan nelayan, atau sekadar panggung bagi para pemangku kepentingan?
Video amatir dari warga menampilkan panorama peradaban yang timpang. Boyman Harun tampak berjalan inspeksi didampingi petinggi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1).
Di belakang mereka, hamparan timbunan pasir hasil kerja pukul sepuluh malam mencoba berlagak kokoh. Ibarat panggung teater, semua tertata rapi. Sayangnya, fondasi cerita rapuh.
Kasu semakin menggila. Proyek ini ternyata telah dinobatkan selesai lewat prosesi Provisional Hand Over.
Pejabat Pembuat Komitmen, Tommy Alfrets Roring, telah membubuhkan tanda tangan. Publik mencium aroma pesanggem.
Bagaimana mungkin serah terima dilakukan, sementara warga menyaksikan langsung ekskavator masih pontang-panting menimbun tanah satu hari sebelumnya?
“Itu salah satu bukti saat PHO proyeknya belum selesai,” kata warga sinis. Data di atas kertas seolah bercerai dengan realitas lapangan.
Pertunjukan ini memilukan lantaran terjadi di tengah gempuran efisiensi anggaran negara.
Uang rakyat senilai Rp13,7 miliar mengalir deras. Sementara di sudut gang Ketapang, rakyat kecil masih bertarung melawan himpitan ekonomi.
Kontradiksi ini menjadi bumbu. Proyek abal-abal dibayar lunas, namun keamanan warga pesisir dari abrasi justru dipertaruhkan hanya karena setumpuk pasir dini hari.
Kontraktor pelaksana CV Mega Buana Persada pun menuai sorotan tajam. Prosedur ambil pasir secara mendadak di bibir pantai menimbulkan spekulasi liar.
Apakah ini prosedur teknis standar, atau akal-akalan mengejar volume demi menghindari temuan audit? Warga mendesak BWSK 1 tidak lagi memberi ruang bagi kontraktor bermasalah.
“Kasian aspiratornya, bisa kena imbas,” celetuk warga penuh ironi.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak PPK dan BWSK 1 Kalimantan I Pontianak memilih bungkam rapat. Telepon tak menjawab. Pesan tak berbalas. Hening senyap.
Padahal publik membutuhkan jawaban: benarkah PHO dilakukan saat progres masih compang-camping?
Siapa penanggung jawab utama mal administrasi ini? Proyek mercusuar Pantai Pecal ini hanyalah potongan kecil kisah buram pembangunan negeri.
Ritual lembur tengah malam untuk menyambut tamu adalah budaya akut. Aspirasi diumbar, proyek digelembungkan, audit dipermainkan.
Di pesisir Ketapang, warga kini hanya bisa berharap tanggul pengaman pantai tidak ikut lenyap setelah kunjungan usai.
Sebab, membangun benteng dari ilusi hanya akan menyisakan tangis ketika gelombang tiba.
