- Di tengah krisis ekonomi yang mencekik leher rakyat, logika penguasa Kalimantan Barat seolah terbang entah ke mana.
- Alih-alih menambal jalan rusak dan jembatan lapuk telah lama diratapi warga, anggaran fantastis Rp10,26 miliar justru digelontorkan untuk proyek kecantikan Pendopo Gubernur.
- Proyek dua tahun ini (2025-2026) bak katalog furnitur mewah renovasi kolam renang, lapangan tenis, air mancur, pagar keliling, hingga bilik toilet baru.
- Ini adalah ironi telanjang di era kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan baru seumur jagung dilantik 20 Februari 2025.
- Publik disuguhi pertunjukan getir perut rakyat merintih kelaparan, sementara singgasana penguasa dimandikan miliaran rupiah.
- Sebuah pesan teramat pahit dari bumi Kalimantan Barat lebih mudah mempercantik istana daripada mengobati lapar rakyat sendiri.
Kalimantannews.id, Pontianak - Udara Kalimantan Barat pengap oleh jerit. Dompet rakyat kian ringkih, dihimpit harga beras, minyak goreng, dan biaya kuliah yang kian menggila. Situasi ekonomi jelas morat-marit.
Logika sehat serta hati nurani publik mana pun akan berbisik inilah waktunya negara hadir menambal luka, membenahi jalan berlubang, dan memperbaiki jembatan reyot.
Namun, di Kota Pontianak, sebuah kemewahan justru digelar. Sebuah pergelaran bisu bertajuk “Rehabilitasi Pendopo Gubernur” tengah berlari kencang.
Anggarannya? Silakan tahan napas lebih dari Rp10,26 miliar. Angka ini terhampar manis untuk tahun 2025 dan 2026, mengubah singgasana pemimpin menjadi simbol ironi yang getir.
Daftar Harga Keangkuhan
Uang rakyat diguyur tanpa keraguan. Gerbang keangkuhan itu dibangun dengan detail. Marilah dibelek satu per satu kemolekan yang bakal terwujud:
Tahun 2025, panggung pertama proyek ini dibuka:
- Perencanaan rehabilitasi gedung dan penataan kawasan: Rp1,5 miliar.
- Percantik kolam renang: Rp250 juta.
- Sulap lapangan tenis: Rp250 juta.
- Permak pos jaga: Rp250 juta.
- Pagar keliling baru: Rp250 juta.
- Drainase disegarkan: Rp250 juta.
- Air mancur menari: Rp250 juta.
- Cat ulang aula dan ruang tengah: Rp320 juta.
- Empat bilik toilet aula: Rp320 juta.
- Jasa perencana renovasi aula, toilet, hingga pengawasannya: total Rp160 juta.
- Belum puas? Bersiaplah untuk Tahun 2026:
- Proyek fisik mega-rehabilitasi gedung dan kawasan: Rp6,06 miliar.
- Jasa pengawasan mega proyek: Rp300 juta.
- Pembuatan dokumen lingkungan: Rp100 juta.
Sempurna sudah panggung kemewahan itu. Rp10,26 miliar melayang, bukan untuk mengobati luka jalanan desa, melainkan untuk memelitur takhta.
Manisnya Janji, Pahitnya Realita
Kontradiksi kasus ini kian runcing menggores nalar. Di luar tembok pendopo, Kalimantan Barat meraung.
Jalanan rusak mengular. Jembatan lapuk menanti sentuhan. Infrastruktur dasar sekarat. Semua kalah prioritas dari gemerlap kolam renang dan air mancur sang pemimpin.
Inilah warisan pertama kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Pasangan ini sah memegang kendali sejak dilantik pada 20 Februari 2025, untuk periode 2025–2030.
Publik tentu ingat betul untaian janji kampanye mereka fokus pada pembangunan daerah, pelayanan prima bagi masyarakat, serta penataan birokrasi yang bersih.
Hari ini, saat janji diuji, nyatanya singgasana lebih butuh sentuhan daripada perut rakyat yang merintih. Mereka benar-benar raja tega.
Belum terhitung pos-pos lain yang rapat menyedot pundi-pundi daerah: perjalanan dinas mewah, kendaraan dinas mentereng, serta paket rapat-rapat tak berkesudahan. Semuanya hanyut dalam pusaran anggaran yang menjauh dari jerit lapar konstituen.
Di tengah keterbatasan fiskal yang mencekik, publik berhak mempertanyakan akal sehat ini. Apakah memoles pendopo dengan biaya selangit adalah jawaban atas doa-doa rakyat yang meminta jalan mulus dan jembatan aman?
Apakah rehabilitasi pagar keliling lebih krusial daripada merehabilitasi masa depan anak bangsa yang terancam putus kuliah akibat Uang Kuliah Tunggal membubung?
Pemerintahan baru ini, yang sempat diwarnai dinamika komunikasi internal soal penempatan pejabat, justru kian mempertontonkan kebersamaan dalam prioritas yang melenceng.
Alih-alih menjadi rumah aspirasi yang merangkul derita, Pendopo Gubernur Kalimantan Barat justru menjelma monumen kesenjangan yang menyilaukan mata.
Rakyat Kalimantan Barat kini tak hanya menunggu jawaban. Mereka menanti, akankah nurani para raja itu hadir, atau hanya sekadar janji yang dikubur di bawah marmer pendopo yang baru?
Publik sudah waktunya menilai dengan hati yang meradang. Ini bukan sekadar audit anggaran. Ini melainkan audit kemanusiaan.
