- Proyek aspal Rp4,1 miliar di Kelutap Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, memicu kritik keras setelah permukaan jalan baru retak, kupas, serta bergelombang. Rekaman warga memperlihatkan material copot mudah saat disentuh.
- Publik menyorot lemahnya pengawasan instansi teknis serta dugaan pelaksanaan tidak patuh standar. Pemerhati konstruksi mendesak evaluasi total, uji mutu material, pemeriksaan ketebalan, serta sanksi tegas bagi kontraktor.
- Proyek dari APBD 2025 ini dikelola Dinas PU Sintang memakai dana DAU. Warga berharap mutu setara anggaran besar serta manfaat mobilitas terasa nyata.
- Proyek pengaspalan senilai Rp4,1 miliar di Kabupaten Sintang menuai kritik setelah permukaan jalan baru tampak retak, kupas, serta bergelombang.
Kalimantannews.id, Sintang - Aroma debu panas sore itu menampar wajah warga Kelutap Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
Garis hitam aspal baru, hasil proyek Rp4,1 miliar, tampak tidak kuasa menahan beban ban, embusan hujan, serta tatapan publik.
Jalan belum seumur jagung, namun tubuhnya retak, kupas, bergelombang. Publik pun bertanya ke mana lari mutu?
Rekaman video beredar luas. Dalam klip, jari telunjuk warga mencongkel lapisan hitam. Sejurus kemudian hancur lebur.
“Lihat, mudah sekali copot,” ujar seorang warga bernada getir Jumat (12/12/2025) menyoal perihal kasus proyek aspal Rp4,1 miliar di tengah efisiensi anggaran.
Bibirnya gemetar, bukan hanya kecewa, namun muak karena uang daerah melayang tanpa wujud manfaat solid.
Retakan terlihat di beberapa titik. Material terangkat tanpa tenaga besar. Seolah permukaan tanah menolak menanggung proyek bernilai besar tersebut.
Suara publik membumbung. Desas-desus soal lemah pengawasan berdengung sepanjang lorong-lorong perbincangan. Warga mempertanyakan sikap instansi teknis.
“Masa proyek miliaran tidak diperiksa ketat? Masak kualitas segini?” ujar warga lain dalam rekaman terpisah.
Nada getir serupa menyeret ruang publik menuju kesimpulan tunggal pelaksana, pengawas, serta pihak terkait tidak selaras.
Pemerhati pembangunan ikut bersuara. Mereka memandang hasil akhir tidak mencerminkan anggaran. Kualitas seharusnya kokoh, solid, berumur panjang.
“Kontraktor seharusnya patuh standar teknis. Material, proses, temperatur, kadar bitumen, seluruhnya harus sesuai pedoman,” ujar seorang pemerhati konstruksi.
Kritiknya tajam, seolah pisau mengiris rapuhnya integritas pengelolaan proyek daerah yang cuma sia-sia saja.
Dalam diskusi publik, muncul desakan keras. Pemerintah daerah ditekan segera melakukan evaluasi total.
Langkah perbaikan, uji mutu material, pemeriksaan ketebalan aspal, serta potensi sanksi bagi kontraktor, seluruhnya mencuat sebagai tuntutan utama.
Tuntutan Warga Makin Keras
Warga menolak proyek ini sekadar menjadi memorial pemborosan APBD. Mobilitas desa kota sangat vital bagi ekonomi lokal.
Jalan mulus membuka arus logistik, akses sekolah, peluang pasar. Bila aspal rontok di awal umur, dampak kerugian berlipat uang publik hilang, akses terganggu, hilir-hilir ekonomi tercekik.
Pemerintah daerah pun didorong bergerak cepat. Tidak ada ruang alasan. Setiap tahap harus diperiksa ulang.
Bila ditemukan kelalaian, publik menuntut tindakan tegas. “Kasih sanksi. Jangan tutup mata,” kata warga lain saat dikerubungi kamera ponsel.
Profil Proyek Siluman Menjadi Sorotan
Proyek siluman ini masuk daftar pengerjaan APBD 2025. Pelaksana: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pekerjaan Umum. Nama resmi: Peningkatan Jalan Kelutap.
Lokasi: Kabupaten Sintang. Nilai kontrak tercatat Rp4.168.463.000. Sumber dana: Dana Alokasi Umum. Angka besar, harapan besar. Namun hasil awal mencederai rasa percaya publik.
Kecemasan publik berubah jadi amarah pelan. Bukan amuk fisik, namun amuk moral. Sebab uang miliaran bukan sekadar angka, melainkan keringat pajak, asa warga pelosok, serta harapan masa depan ruang mobilitas desa.
Harapan publik sederhana. Kualitas harus setara anggaran. Jalan harus berumur panjang. Proyek wajib memulihkan kepercayaan.
Pemerintah daerah memiliki kuasa besar. Dengan kuasa itu, publik meminta ketegasan. Tangan bersih dapat mengembalikan marwah pembangunan daerah.
