- Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 guna merombak tata kelola Minyakita. Aturan ini mewajibkan distribusi minimal 35 persen melalui BUMN, termasuk Bulog.
- Di Kalimantan Tengah, Bulog berperan sebagai distributor lini satu demi menjamin pasokan merata serta menjaga harga eceran tertinggi tetap stabil.
- Bulog Kalimantan Tengah menyiapkan distribusi langsung ke pasar rakyat serta penguatan stok ritel binaan. Infrastruktur diperkuat lewat rencana penambahan empat gudang baru dari total delapan belas gudang aktif.
- Pemerintah menyiapkan sanksi administratif bagi produsen pelanggar demi menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.
Kalimantannews.id, Kota Palangka Raya - Perubahan tata kelola Minyakita menandai babak baru pengawasan minyak goreng rakyat.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Regulasi ini memaksa negara turun tangan lebih dalam.
Distribusi Minyakita wajib minimal 35 persen melalui Badan Usaha Milik Negara. Bulog serta ID Food menerima mandat langsung.
Langkah tersebut lahir dari evaluasi panjang krisis minyak goreng. Harga kerap melonjak. Pasokan sering timpang.
Daerah produsen sawit justru mengalami kelangkaan. Negara hadir menutup celah itu. Ini artinya, bukan sekadar omon-omon.
Di Kalimantan Tengah, kebijakan anyar ini mendapat respons serius. Wilayah luas. Jalur logistik panjang. Biaya angkut tinggi. Tanpa kendali negara, pasar mudah diguncang spekulasi.
Kepala Bulog Kalimantan Tengah, Budi Sultika, menyampaikan pandangan resmi. Ia menilai penguatan peran BUMN sebagai distributor inti menjadi kunci stabilitas harga.
“Bulog bertindak sebagai distributor lini satu atau D1. Tugas utama memastikan pasokan merata. Harga eceran tertinggi tetap terjaga hingga konsumen,” ujar Budi Sultika pada Kamis, 18 Desember 2025.
Pernyataan itu bukan basa basi. Bulog kini masuk sejak hulu distribusi. Rantai panjang dipangkas. Pergerakan barang lebih singkat. Ruang permainan harga makin sempit.
Distribusi Merata Harga Terjaga
Bulog juga menyiapkan dua skema distribusi. Skema pertama berupa penyaluran langsung ke pasar rakyat.
Adapun pada skema kedua adalah memperkuat stok melalui jaringan ritel binaan serta pengecer resmi merata.
Strategi ganda ini dirancang menjangkau wilayah terpencil. Kalteng memiliki bentang geografis ekstrem. Desa berjauhan.
Akses sungai masih dominan. Tanpa intervensi negara, disparitas harga sulit ditekan di kala pasokan beredar.
“Distribusi pendek mengurangi risiko penimbunan. Spekulasi harga bisa dicegah,” tutur Budi Sultika menjelaskan.
Perubahan kebijakan turut diiringi penguatan infrastruktur. Bulog Kalteng merencanakan penambahan empat gudang baru. Saat ini tersedia delapan belas gudang aktif.
Penambahan gudang bukan sekadar angka. Kalteng menjadi produsen minyak sawit terbesar kedua nasional. Arus CPO tinggi. Tanpa ruang simpan memadai, distribusi rawan tersendat.
Gudang anyar bakal menampung minyak goreng, beras, serta bahan pokok lain. Sistem logistik terpadu menjadi tujuan utama. Negara ingin hadir sebelum gejolak terjadi.
“Kalteng provinsi terluas. Produksi sawit besar. Gudang tambahan mutlak dibutuhkan,” kata Budi Sultika.
Kalteng Wilayah Strategis
Minyakita memegang peran penting menjaga daya beli warga. Harga minyak goreng mempengaruhi inflasi rumah tangga. Setiap lonjakan berdampak langsung ke dapur rakyat.
Bulog menilai ketersediaan Minyakita krusial bagi stabilitas ekonomi daerah. Distribusi terkontrol memberi kepastian pasokan. Konsumen memperoleh produk berkualitas dengan harga terjangkau.
Kehadiran negara melalui Bulog diharapkan menghapus paradoks lama. Daerah sawit tak lagi kekurangan minyak goreng.
Pemerintah tak hanya mengandalkan distribusi. Pengawasan diperketat. Produsen nakal bakal berhadapan dengan sanksi administratif.
Bentuk sanksi meliputi pembekuan akun Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Pemerintah bahkan dapat menghentikan penerbitan persetujuan ekspor.
Langkah keras ini menegaskan komitmen negara. Pasar tidak dibiarkan liar. Kepentingan publik menjadi prioritas.
“Upaya ini bagian dari komitmen menjaga stabilitas harga,” tegas Budi Sultika.
Pedagang pasar menyambut kebijakan baru dengan harapan besar. Selama ini, harga Minyakita kerap berubah tanpa sebab jelas. Pasokan sering terlambat. Konsumen marah. Pedagang ikut terseret.
Distribusi langsung dari Bulog memberi kepastian. Barang datang rutin. Harga lebih stabil. Kepercayaan publik perlahan pulih.
Kebijakan ini memberi pesan kuat. Negara tidak absen. Pemerintah belajar dari krisis. Tata kelola diperbaiki. Rakyat menjadi pusat perhatian.
Perombakan tata kelola Minyakita bukan sekadar regulasi teknis. Ini cermin arah kebijakan pangan nasional. Negara mengambil peran dominan. Pasar tetap bergerak, namun diawasi ketat.
Di Kalimantan Tengah, Bulog berdiri di garis depan. Gudang diperbanyak. Distribusi dipersingkat. Harga dijaga.
Minyak goreng rakyat tidak lagi menjadi komoditas spekulasi. Ia kembali ke fungsi awal. Penopang dapur. Penjaga inflasi. Penentu kesejahteraan harian.
