Begitu juga dengan nama Edy Cau (EC), seorang pelaku usaha pelumas di Kota Pontianak Kalimantan Barat mendadak viral bukan karena prestasi, melainkan tuduhan berat mengedarkan oli palsu.
Namun, seperti sering terjadi dalam kisah hukum di negeri ini, apa yang tampak di permukaan tak selalu sama dengan kenyataan di dasar.
Melalui kuasa hukumnya, Mauluddin, SH, MH, Edy membantah tegas tudingan itu.
“Tidak ada yang namanya oli palsu. Yang ada adalah perihal keterkaitan oli tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi SNI,” ujarnya pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Kota Pontianak.
Kata “palsu” memang selalu terdengar dramatis. Ia menggema di ruang publik, menggiring persepsi, menimbulkan stigma.
Padahal, kasus yang menjerat Edy lebih dekat pada soal administratif dan teknis, bukan kriminalitas berat seperti pemalsuan produk.
SNI dan Realita Industri Kecil
Dari 45 merek oli yang diuji dengan hati, hanya 8 yang lulus dengan air mata kebanggaan. Sisanya, 37 merek, harus menggantung malu tak mampu memenuhi standar menjadi napas keamanan konsumen.
Fakta pilu ini bagai cermin retak ia tak hanya memantulkan kegagalan produk, tetapi juga menyiratkan betapa ruwet dan berdarah-darinya rantai distribusi pelumas nasional.
Di ujung terjauh rantai itu, terengah-engah pedagang kecil daerah terpaksa menjual harapan palsu karena sistem membiarkan mereka terperosok dalam lingkaran ketidakpastian.
Edy hanyalah salah satu mata rantai kecil di antara distribusi yang panjang itu. Ia bukan produsen, bukan juga pemalsu.
“Faktanya, saat penggerebekan, EC hanya menerima kiriman barang dari Jakarta dan Surabaya untuk dijual di Pontianak. Jadi, secara garis besar, EC ini hanya berperan sebagai sistem pemasaran produk dari distributor pusat,” jelas Mauluddin.
Namun, pemberitaan di media sosial kadung menggiring opini publik. Di era kecepatan informasi, klarifikasi sering kali kalah langkah dari sensasi.
Kooperatif, Tapi Dihantam Psikologis
Meski badai tuduhan datang bertubi-tubi, Edy tetap memilih jalan kooperatif. Ia tak lari, tak berkelit. Ia tabah.
Ia menghormati hukum seperti warga yang percaya bahwa keadilan masih punya tempat berpijak di negeri ini.
“Kami sangat mengapresiasi penyidik dan rekan-rekan media di Kalbar yang menyajikan informasi akurat dan berintegritas. Penyidik bekerja sesuai prosedur,” kata Mauluddin.
Namun di balik senyum diplomatis itu, ada beban yang tak terlihat. Edy, kata kuasa hukumnya, kini tengah mengalami tekanan psikologis berat.
Nama baiknya tercoreng, usahanya tersendat, dan kesehatannya menurun. Ia belum ditahan, tapi jiwanya sedang “terkurung” oleh opini.
“Beliau masih kooperatif dan siap menjalani seluruh proses hukum. Soal bersalah atau tidak, nanti kita lihat di persidangan,” ujar Mauluddin.
Sebuah pernyataan terdengar sederhana, tapi menyimpan getir di negeri ini, proses hukum bisa jadi lebih menakutkan daripada hukuman itu sendiri.
Barang Titipan, Nama Jadi Taruhan
Dalam penggerebekan pada 20 Juni 2025, aparat menemukan sejumlah barang bukti. Namun, menurut tim kuasa hukum, semua barang tersebut bukan milik Edy, melainkan milik distributor menitipkan produk untuk dijual kembali.
“EC hanya berperan sebagai penjual atau pelaksana pemasaran. Tidak ada proses produksi oli di Pontianak,” kata Mauluddin.
Artinya, jika benar oli itu tidak sesuai SNI, tanggung jawab terbesar mestinya ada di produsen dan importir yang memproduksinya.
Edy hanyalah perantara, seperti banyak pedagang lain yang bahkan tak tahu detail teknis soal kualitas oli.
Masalah ini menjadi gambaran ironis tentang bagaimana pelaku usaha kecil bisa terjerat dalam sistem distribusi besar yang rumit, di mana garis antara kesalahan administratif dan kriminalisasi begitu tipis.
Hingga akhir Oktober 2025, berkas perkara tahap satu telah dikirim ke Kejaksaan di Jakarta, lalu dikembalikan untuk dilengkapi.
Proses ini masih berjalan, lambat tapi pasti. “Proses pemberkasan terus dilengkapi, termasuk terkait administrasi P-16. Sampai saat ini baru satu orang tersangka, yaitu EC. Tiga orang lainnya masih dalam tahap pengembangan,” kata Mauluddin.
Meski begitu, publik terlanjur memberi label. Dalam dunia digital, nama bisa dihakimi tanpa pengadilan.
Edy kini harus menanggung bukan hanya persoalan hukum, tapi juga beban sosial stigma melekat di warung kopi, di grup WhatsApp, di obrolan pagi warga.
Namun, di balik semua itu, kisah Edy membawa pelajaran penting bahwa kecepatan menilai sering kali mengubur kedalaman memahami.
Di ruang publik yang gaduh, klarifikasi sering kali datang terlambat. Padahal, jurnalisme sejati adalah mencari keseimbangan, menggali dua sisi cerita bukan sekadar mempercepat klik dan tayangan.
Masalah ini menunjukkan bagaimana informasi yang sepotong bisa menyalakan api prasangka. Bahwa judul besar bisa mengalahkan fakta kecil.
Di sinilah peran media diuji: antara kecepatan dan ketepatan, antara empati dan eksposur.
Dari Tuduhan ke Pemahaman
Jika nanti pengadilan membuktikan Edy tidak bersalah, publik mungkin akan lupa, karena sensasi selalu punya umur yang pendek.
Namun bagi Edy, luka reputasi akan jauh lebih lama sembuhnya. Masalah ini bukan sekadar soal oli dan SNI.
Ini tentang nasib manusia kecil di tengah sistem besar, tentang perbedaan antara kesalahan teknis dan kesengajaan kriminal.
Ini tentang makna kata “adil” yang sering kali tak sepadan antara kertas dan kenyataan. Edy hanya berharap satu hal agar masyarakat menunggu proses hukum dengan kepala dingin.
Karena kadang, yang disebut “palsu” hanyalah persepsi yang lahir dari setengah cerita.
Masalah ini adalah cermin kecil dari wajah besar hukum di Indonesia di mana perbedaan antara tidak sesuai spesifikasi dan pemalsuan bisa menenggelamkan nasib seseorang.
Sebuah ironi modern di Kota Pontianak ketika oli menjadi simbol bagaimana kejujuran bisa tampak buram di mata publik haus sensasi.
