Setelah libur panjang, kebutuhan energi melonjak, terutama di sektor rumah tangga dan usaha kuliner. Namun, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan buru-buru meredam kekhawatiran itu.
Stok, kata mereka, aman. Distribusi memang sedikit tersendat karena dua faktor utama libur panjang dan tradisi sembahyang kubur yang membuat konsumsi melonjak.
Situasi ini bukan berarti kelangkaan, melainkan dinamika musiman yang bisa diantisipasi.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tampil menenangkan. Ia menegaskan bahwa distribusi akan kembali normal dalam waktu dekat.
"Masyarakat jangan panik. Pasokan tersedia. Jangan sampai terjadi aksi borong yang justru memperburuk situasi," kata Gubernur Ria Norsan soal LPG 3 Kg.
Sitem Distribusi Cepat
Menjawab tantangan tersebut, Pertamina bergerak dengan apa yang mereka sebut extra dropping.
Sebanyak 40 metrik ton LPG 3 Kg digelontorkan ke Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Jumlah itu setara dengan 40.320 tabung tambahan. Penyaluran dimulai pada 8 September 2025 dan dilanjutkan secara masif hingga 12–13 September.
Adalah Edi Mangun. Ia merupakan Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga, menjelaskan langkah itu adalah bentuk respons cepat.
"Tambahan distribusi ini kami lakukan untuk memenuhi lonjakan permintaan masyarakat. Prosesnya bertahap dan terus kami optimalkan," ujarn Edi Mangun perihal LPG 3 Kg.
Pertamina juga menegaskan rantai distribusi resmi hanya melalui agen dan pangkalan terdaftar.
Pengecer, meski terlihat di lapangan, tidak termasuk jalur resmi. Harga yang mereka tawarkan pun tidak bisa dikendalikan Pertamina.
Karena itu, warga diimbau membeli hanya di pangkalan resmi yang menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.
Tips Edukasi Publik
Dalam konteks distribusi energi, edukasi publik menjadi kunci. Pertamina kembali mengingatkan bahwa LPG 3 Kg adalah barang subsidi.
Artinya, diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan rumah tangga sederhana, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro.
Gubernur Kalbar Ria Norsan bahkan menegaskan, mereka yang tergolong mampu diimbau membeli gas non-subsidi.
Ini bukan hanya soal keadilan distribusi, melainkan juga efisiensi fiskal. Jika subsidi tidak tepat sasaran, maka mereka yang benar-benar berhak akan kesulitan mengakses energi murah.
Pertamina bersama pemerintah daerah pun membuka saluran komunikasi luas. Masyarakat bisa menghubungi Call Center 135 atau email resmi pcc135@pertamina.com untuk informasi maupun pengaduan.
Transparansi ini diharapkan meminimalisasi isu kelangkaan yang kerap memicu panic buying.
Lonjakan konsumsi LPG 3 Kg di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari dua faktor sosial budaya.
Pertama, libur panjang selalu meningkatkan aktivitas rumah tangga, dari memasak hingga kegiatan bersama keluarga.
Kedua, tradisi sembahyang kubur yang sangat kental di Kalbar memicu lonjakan permintaan, terutama di sektor kuliner yang melayani kebutuhan hajatan dan acara keluarga besar.
Pertamina memilih strategi distribusi tambahan sebagai jalan keluar.
Namun, masalah sesungguhnya bukan hanya soal pasokan. Distribusi LPG 3 Kg selalu beririsan dengan isu sosial.
Siapa yang berhak membeli, bagaimana pengawasan di lapangan, hingga keberadaan pengecer yang kerap menjual di atas HET.
Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, mengakui pihaknya tidak bisa mengendalikan harga di pengecer. Inilah yang sering menimbulkan persepsi kelangkaan.
Padahal stok cukup, hanya saja rantai distribusi tidak terkendali penuh. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat pengawasan menjadi krusial.
Langkah edukasi publik agar membeli sesuai kebutuhan pun patut diapresiasi. Panic buying adalah musuh utama distribusi energi bersubsidi.
Sekali warga berbondong-bondong membeli berlebih, pasokan yang seharusnya cukup akan terlihat langka.
Ini Harapan ke Depan
Pertamina Patra Niaga menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat pengawasan.
Tujuannya jelas memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.
Masyarakat di Kalimantan Barat diharapkan lebih tenang, tidak mudah terprovokasi isu kelangkaan, serta ikut menjaga pola konsumsi wajar. Ke depan, transparansi distribusi menjadi kunci.
Dengan begitu, data penyaluran bisa dipantau lebih cepat, dan tambahan pasokan bisa segera dilakukan ketika permintaan naik drastis.
