Bayangkan saja sudah perihal empat kali tenggat penjualan platform video 150 juta pengguna AS ini molor.
Dari Januari ke April, lalu Juni, dan kini 17 September, semua karena perintah era Biden yang menuntut ByteDance “jual atau dilarang.”
Alih-alih memukul palu, Presiden Amerika Serikat Donald John Trump memilih gaya “lihat nanti.” “Mungkin saya lakukan, mungkin tidak.
Itu tergantung Tiongkok China,” ucapnya di New Jersey, seolah menimbang nasib jutaan kreator konten sambil menyeruput kopi.
Di balik kata-kata santai itu, terselip catur dagang Amerika Serikat–Tiongkok China yang tak kalah ruwet dari algoritma TikTok sendiri.
Politik Dagang Licik
Undang-Undang PAFACAA lahir pada April 2024, memaksa ByteDance melepas kendali operasi Amerika Serikat.
Mahkamah Agung sudah menegaskan sah secara konstitusi, tak melanggar Amandemen Pertama. Tapi Beijing tak sudi melepas algoritma rekomendasi harta karun data yang jadi inti TikTok.
Microsoft, Oracle, hingga konsorsium investor AS pernah mencoba, tapi proposalnya kandas. Pemerintah Tiongkok menahan izin ekspor algoritma, seperti menutup pintu harta karun.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menambah tarif barang Tiongkok, membuat meja negosiasi seperti arena catur berlapis bom.
Perpanjangan demi perpanjangan hanyalah kartu tawar. Bukan demi anak-anak Amerika seperti klaim Trump, melainkan demi poin tawar dagang yang lebih gemuk.
Saingan Siap Serbu
Jika 17 September berlalu tanpa divestasi, Instagram Reels dan YouTube Shorts sudah menyiapkan jaring untuk menampung migrasi pengguna.
Mereka tak perlu memohon algoritma canggih cukup menunggu lawan kelelahan.
TikTok kini berdiri di tepi jurang. Bukan hanya soal bisnis, tapi simbol perang teknologi dan data antara dua raksasa dunia.
Sementara itu, jutaan konten kreator menahan napas, konten mereka bisa lenyap hanya karena kebijakan yang berubah-ubah seperti cuaca Washington.
Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump terkesan labil, lebih mirip drama politik ketimbang kebijakan keamanan nasional.
Ia pernah hendak melarang TikTok lewat perintah eksekutif pada masa jabatan pertamanya, tapi gagal di pengadilan.
Kini ia menunda sendiri tenggat yang ia warisi, menjadikan nasib jutaan pengguna bahan tawar-menawar dagang.
Tiongkok China pun tak kalah keras kepala. Dengan kontrol ekspor algoritma, Beijing menunjukkan bahwa data adalah senjata geopolitik.
Hasilnya? Rakyat Amerika Serikat hanya bisa menonton dua raksasa adu gengsi sambil menunggu konten favorit mereka mungkin hilang besok pagi.
Kekurangan Produk TikTok
TikTok sendiri bukan tanpa cela. Tuduhan pengumpulan data berlebihan, risiko privasi, dan potensi penyebaran disinformasi menjadi momok sejak awal.
Keunggulan algoritmanya justru jadi alasan utama kecurigaan Washington. Ironi, karena kekuatan yang membuatnya populer adalah alasan yang mengancamnya.
Bagi konten kreator, ketidakpastian ini melelahkan. Pendapatan iklan, kolaborasi merek, hingga jadwal unggahan tergantung keputusan politik yang bisa berubah dalam satu tweet presiden.
TikTok kini bukan sekadar aplikasi hiburan. Ia cermin perebutan pengaruh global, medan tempur teknologi, dan saksi bagaimana kebijakan bisa berubah jadi alat drama politik.
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menunda lagi, Tiongkok China mungkin tetap menahan, dan pengguna Amerika akan terus menari di panggung digital yang setiap saat bisa ditutup lampunya.
