Kali ini, SPBU nomor 64.785.03 di Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi bintang utama dalam drama "Solar Jadi Dexlite".
Sejak 2023, SPBU ini punya "kebijakan unik": setiap kendaraan yang mau isi solar harus membayar Dexlite 20 persen per liter.
Artinya, kalau beli 100 liter solar, sopir harus merogoh kocek tambah 20 liter Dexlite—yang harganya lebih mahal!
"Kalau nggak mau bayar Dexlite, ya bayar 50 persen dari harga Dexlite per liter (Rp 14.550). Jadi, solar yang seharusnya murah, tiba-tiba harganya nge-gas!" keluh seorang sopir truk yang sudah muak itu.
Yang bikin geleng-geleng kepala, praktik ini berlangsung lama tanpa tindakan tegas.
Pertamina seolah kehilangan radar, sementara Aparat Penegak Hukum (APH) lebih memilih jadi penonton setia.
"Kalau ini dibiarkan terus, ya mereka untung berlipat. Kami yang susah!" protes warga setempat.
Deretan Masalah Ini Bikin Emosi:
Lokasi SPBU: Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabuoaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Nomor SPBU 64.785.03 (catat baik-baik, siapa tahu ada yang mau study tour ke lokasi curang).
Modus:
Pilihan 1: Bayar 20 persen Dexlite dari total solar.
Pilihan 2: Bayar 50 persen harga Dexlite per liter (Rp 7.275/liter tambahan).
Durasi Kejahatan: Sejak 2023—consistency is key, ya?
Reaksi Aparat: Masih dalam proses investigasi (baca: tunggu sampai viral dulu).
Ini bukan sekadar kasus SPBU nakal, tapi bukti kegagalan sistem pengawasan BBM di Indonesia.
Jika rakyat kecil harus berjuang bayar BBM dengan harga fantasi, sementara mafia bermain dengan leluasa, lalu fungsi pengawasan buat apa?
"Kalau begini terus, lebih baik solar diganti nama jadi 'Dex-Solar Premium Plus'. Biar nggak bingung!" kata seorang sopir dengan nada penuh getir gelisah.
Jika berpikir ini hanya masalah satu SPBU, pikir lagi. Ini adalah gejala penyakit kronis sistem pengawasan BBM di Indonesia.
Jika tidak ada tindakan tegas, besok-besok mungkin kita akan dengar "SPBU jual premium pakai harga jet fuel".
