Tuduhan tajam mengarah pada pengadaan gas medis. Selama tujuh tahun, satu penyedia lama melayani kebutuhan operasional tanpa cela.
Rekam jejaknya bersih. Namun, kolaborasi itu mendadak putus. Pemutusan sepihak terjadi dengan alasan penyedia tak sanggup memenuhi permintaan yang diklaim berasal dari Ibu Gubernur.
Buntutnya sungguh mencekik. Harga gas medis melesat hingga Rp20.000 per tabung. Angka ini terang-terangan melawan harga resmi e-Katalog.
Jika dikalkulasi, kebutuhan belasan ribu tabung oksigen per bulan menghasilkan selisih fantastis.
Publik pun berhitung berapa rupiah segar mengalir ke kantong pribadi? Istilah kocek menyala mendadak ramai diperbincangkan.
Aroma Monopoli Anto
Pusaran dugaan tak berhenti di situ. Nama Anto mencuat bak gerbang wajib. Informasi liar menyebut seluruh proyek, termasuk proyek Ruang Rawat Inap (RUWAS) yang tengah berjalan, harus melalui orang ini.
Arahan internal menyebut titah Ibu Gubernur mewajibkan setiap partisipan proyek mampir ke meja Anto.
Aliran pembayaran dan perjanjian kerja sama diduga disetor atau disalurkan lewat pihak ini.
Praktik ini membunuh transparansi. Persaingan sehat di pengadaan barang dan jasa jelas tercekik. Aturan resmi pengadaan nasional seolah hanya hiasan dinding.
Darah Rakyat Dipertaruhkan
Kemarahan publik membara. Kasus ini bukan sekadar angka dan nama. Ini perkara nyawa. Gas medis adalah urat nadi pasien kritis.
Lonjakan harga dan monopoli proyek adalah pengkhianatan telak terhadap hak rakyat atas layanan kesehatan bermartabat.
Rakyat mendesak audit total. Tidak boleh ada intervensi busuk yang merusak tata kelola rumah sakit milik publik.
Harapan kini bertumpu pada keberanian aparat. Praktik isi perut sendiri harus dihentikan. Proses pengadaan wajib transparan, akuntabel, dan patuh aturan.
RSUD dr Soedarso Pontianak harus kembali menjadi benteng kesehatan, bukan ladang korupsi berkedok proyek.
