- Hari Bumi 2026 di Kalimantan Barat memantik seruan pulihkan hutan, hentikan eksploitasi, lindungi masyarakat adat, serta dorong aksi nyata cegah karhutla dan krisis iklim berkelanjutan.
- Hari Bumi 2026 di Kalimantan Barat menegaskan krisis lingkungan makin serius. Koalisi Rimpang Borneo menyerukan “Pulihkan Nadi Hijau Kita” sebagai respon atas deforestasi, karhutla, banjir, serta konflik ruang hidup masyarakat adat.
- Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change memperkuat bahwa kenaikan suhu bumi memperparah bencana. Ancaman kebakaran hutan, Extinction Rebellion mendesak perubahan kebijakan lingkungan.
- Kebakaran hutan, banjir, abrasi pesisir, hingga deforestasi terus berulang akibat tata kelola sumber daya alam belum berkelanjutan.
Kalimantannews.id, Pontianak - Langit Kota Pontianak Kalimantan Barat terasa berat pada 22 April 2026. Bukan sekadar awan, melainkan akumulasi kegelisahan panjang atas bumi kian renta. Hari Bumi hadir bukan lagi seremoni, melainkan penanda bahwa relasi manusia dengan alam berada pada titik genting.
Di tengah suasana itu, Koalisi Rimpang Borneo berdiri. Suara kolektif dari Mapala, komunitas sipil, mahasiswa, hingga jaringan akar rumput menggema dalam satu pesan sederhana, namun sarat makna: “Pulihkan Nadi Hijau Kita.”
Seruan itu bukan slogan kosong. Ia lahir dari pengalaman panjang melihat hutan menyusut, gambut terbakar, sungai keruh, serta ruang hidup masyarakat adat terdesak pelan namun pasti.
Kalimantan Barat kini memanggul beban ekologis berlapis. Deforestasi meluas, kebakaran hutan berulang, banjir datang tanpa jeda, abrasi menggerus pesisir. Semua bukan sekadar peristiwa alam. Ia bagian dari pola pembangunan eksploitatif.
Narasi lama tentang “bencana alam” mulai dipertanyakan. Realitas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berakar pada kebijakan tata kelola sumber daya alam kurang berpihak pada keberlanjutan.
Koalisi Rimpang Borneo melihat pola ini sebagai krisis sistemik. Eksploitasi skala besar, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri kehutanan, menciptakan tekanan berlapis terhadap ekosistem.
Dalam catatan lapangan, wilayah gambut kian rentan terbakar. Hutan primer berkurang. Sungai kehilangan fungsi ekologis. Dampaknya menjalar hingga ke ruang hidup masyarakat.
Suara Lapang Hidup
Perwakilan Mahasiswa Pecinta Alam menyampaikan kegelisahan itu secara lugas. Hari Bumi, bagi mereka, bukan sekadar pengingat tahunan, melainkan alarm moral.
Mereka menyoroti konflik ruang hidup masyarakat adat. Beberapa kasus muncul sebagai potret nyata tekanan terhadap penjaga hutan.
Kutipan disampaikan secara tegas, “Catatan bagi pemerintah kalbar saat ini... masyarakat adat menjaga ruang hidup harus berhadapan dengan perusahaan... kriminalisasi terjadi... negara tidak hadir.”
Kalimat itu singkat, namun menggambarkan ketimpangan struktural. Masyarakat adat, penjaga ekosistem selama generasi, justru menghadapi tekanan hukum serta ekspansi korporasi.
Kasus di Ketapang, Kapuas Hulu, hingga Sanggau menjadi simbol konflik berulang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.
Iklim Kian Panas
Krisis lokal tidak berdiri sendiri. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menegaskan peningkatan suhu global mempercepat bencana ekologis.
Cuaca ekstrem meningkat. Permukaan laut naik. Ekosistem rapuh.
Namun, distribusi dampak tidak adil. Kelompok paling sedikit berkontribusi terhadap emisi justru menanggung beban terbesar. Masyarakat pesisir, petani kecil, hingga komunitas adat menjadi pihak paling rentan.
Dalam konteks Kalimantan Barat, dampak itu terasa nyata. Banjir datang lebih sering. Musim kering memicu karhutla lebih luas. Udara tercemar asap. Kesehatan masyarakat terancam.
WALHI Kalimantan Barat menyoroti kondisi tersebut sebagai kegagalan struktural. Eksploitasi terus berjalan, sementara pemulihan berjalan lambat.
Mereka menegaskan, “Hari Bumi 2026 momentum refleksi... eksploitasi terus terjadi... negara tidak serius melakukan pemulihan.”
Kritik itu mengarah pada kebijakan belum berpihak pada keberlanjutan. Penanganan bencana masih bersifat reaktif, bukan preventif.
Padahal, tanpa perubahan arah kebijakan, siklus kerusakan akan terus berulang. Tim Cegah Api dari Greenpeace Indonesia menyoroti ancaman Karhutla.
Kebakaran hutan tidak sekadar persoalan lahan. Ia menyentuh kesehatan publik, stabilitas ekonomi, hingga masa depan generasi muda.
Pesan mereka sederhana: hentikan pembakaran, laporkan titik api, jaga hutan bersama. Karhutla bukan fenomena baru. Namun frekuensi meningkat menunjukkan ada persoalan struktural dalam pengelolaan lahan.
Krisis Iklim Nyata
Gerakan Extinction Rebellion Pontianak melihat Hari Bumi bukan lagi ruang refleksi, melainkan alarm keras.
Banjir, kebakaran, kenaikan muka laut menjadi bukti nyata krisis iklim sudah hadir.
Mereka menuntut langkah konkret: penghentian izin tambang baru, penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi, percepatan transisi energi berkeadilan.
Pernyataan mereka tegas: tanpa tindakan nyata, masa depan dipertaruhkan. Di tengah situasi kompleks, harapan muncul dari generasi muda.
Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan menegaskan peran penting anak muda dalam menjaga bumi.
Kutipan mereka berbunyi, “Menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.”
Aksi nyata dilakukan melalui kampanye, diskusi, hingga penanaman mangrove. Langkah kecil, namun konsisten, menjadi fondasi perubahan jangka panjang.
Koalisi Rimpang Borneo merumuskan tiga tuntutan utama. Pertama, penghentian izin baru bagi korporasi skala besar dalam sektor ekstraktif. Kedua, pemulihan ekosistem gambut serta lahan kritis. Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Tiga poin ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perubahan arah kebijakan.
Sebagai aksi konkret, koalisi merencanakan penanaman 500 bibit mangrove di Desa Kuala Karang. Mangrove bukan sekadar tanaman. Ia benteng alami terhadap abrasi, penyerap karbon, sekaligus penopang kehidupan pesisir.
Penanaman ini menjadi simbol harapan. Bahwa pemulihan masih mungkin dilakukan, meski kerusakan telah meluas.
Jika ditarik lebih dalam, krisis ekologis Kalimantan Barat mencerminkan konflik antara dua paradigma pembangunan.
Paradigma pertama berbasis eksploitasi. Fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Sumber daya alam dipandang sebagai komoditas.
Paradigma kedua berbasis keberlanjutan. Menempatkan alam sebagai sistem penopang kehidupan. Selama paradigma pertama dominan, konflik ekologis akan terus terjadi.
Data global menunjukkan bahwa wilayah dengan deforestasi tinggi cenderung mengalami peningkatan bencana ekologis. Hal ini selaras dengan kondisi Kalimantan Barat.
Selain itu, ketimpangan sosial memperparah dampak. Kelompok rentan memiliki kapasitas adaptasi rendah. Akibatnya, mereka menjadi korban utama.
Dari perspektif ilmiah, solusi harus mencakup pendekatan multidimensi. Kebijakan publik, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta edukasi lingkungan harus berjalan simultan.
Perubahan tidak cukup melalui kampanye simbolik. Dibutuhkan reformasi kebijakan. Pertama, transparansi izin usaha berbasis sumber daya alam. Kedua, penguatan perlindungan masyarakat adat. Ketiga, investasi pada energi terbarukan.
Keempat, sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi. Tanpa langkah ini, krisis akan terus berulang.
Hari Bumi 2026 di Kalimantan Barat menjadi refleksi mendalam. Bumi bukan sekadar ruang hidup, melainkan sistem kompleks penopang kehidupan.
Kerusakan satu bagian akan berdampak pada keseluruhan. Seruan “Pulihkan Nadi Hijau Kita” menjadi pengingat bahwa keberlanjutan bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Jaga hutan mulai hari ini. Laporkan titik api sekitar. Dukung gerakan lingkungan lokal. Kurangi jejak karbon pribadi
Di balik hiruk pikuk peringatan Hari Bumi, tersimpan pesan sederhana namun kuat. Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia membutuhkan alam.
Jika nadi hijau berhenti, kehidupan ikut terhenti. Momentum ini menjadi titik balik. Antara memilih melanjutkan pola lama, atau berani beralih menuju masa depan berkelanjutan. Pilihan ada pada semua pihak.
