Kalimantannews, Jakarta - Pagi politik selalu gemar angka besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah berhasil 99,99 persen.
Kutipan ini beredar luas, cepat, lalu dipeluk sebagai kabar baik. Namun angka hampir sempurna itu berdiri tanpa tubuh data lengkap. Ia terdengar nyaring, terasa megah, tetapi rapuh saat disentuh nalar kebijakan.
Dalam dunia kebijakan publik, angka bukan hiasan pidato. Angka bekerja sebagai ringkasan realitas. Saat realitas belum utuh, angka absolut justru berpotensi menyesatkan diskusi.
Pernyataan 99,99 persen lebih dekat retorika politik ketimbang kesimpulan berbasis bukti. Ia menutup ruang tanya, bukan membuka ruang evaluasi.
MBG masih berjalan bertahap. Implementasi awal berlangsung di banyak daerah, namun cakupan nasional belum menyentuh seluruh sasaran.
Anak penerima manfaat belum merata lintas wilayah. Fakta lapangan ini secara logis menggugurkan klaim keberhasilan nyaris total.
Keberhasilan hampir mutlak menuntut keterjangkauan hampir menyeluruh. Kondisi faktual belum tiba di titik itu.
Pendapat ini tidak menolak niat baik negara. Ia sekadar menempatkan klaim pada ukuran rasional. Narasi sukses tanpa fondasi data berisiko menciptakan ilusi kemajuan. Ilusi semacam itu sering berakhir pada rasa aman palsu.
Cakupan Belum Menyeluruh
Keberhasilan program sosial tidak diukur dari kecepatan distribusi semata. Ukuran utama terletak pada jangkauan sasaran.
MBG masih bergerak melalui perluasan bertahap. Banyak anak belum tersentuh. Banyak sekolah masih menunggu giliran. Banyak daerah menghadapi kendala logistik.
Realitas ini sederhana. Selama masih ada kelompok sasaran belum menerima manfaat, klaim hampir sempurna kehilangan pijakan.
Angka 99,99 persen menjadi simbol, bukan hasil pengukuran. Simbol mungkin efektif bagi panggung politik, namun tidak cukup bagi tata kelola publik.
Program gizi berskala nasional menuntut kesabaran administratif. Pendataan, distribusi, koordinasi daerah memerlukan waktu.
Menyebut sukses total pada fase awal berpotensi menekan birokrasi agar tampak berhasil, bukan bekerja teliti.
Di lapangan, guru, orang tua, serta tenaga kesehatan menyaksikan proses bertahap itu secara langsung. Mereka melihat anak menerima makanan hari ini, lalu berhenti pekan berikut. Cerita semacam ini jarang muncul di panggung pernyataan resmi.
Distribusi porsi makan bukan tujuan akhir. Ia baru pintu masuk. Keberhasilan gizi bergantung pada dampak nyata.
Pertanyaan kunci belum terjawab secara nasional. Apakah stunting menurun signifikan. Apakah daya tahan tubuh membaik. Apakah kehadiran sekolah meningkat. Apakah konsentrasi belajar tumbuh.
Hingga awal 2026, laporan evaluasi nasional berbasis baseline endline belum tersedia secara terbuka. Data longitudinal belum dipublikasikan luas. Tanpa alat ukur ini, klaim 99,99 persen berdiri di ruang kosong.
Kebijakan publik menuntut kesabaran ilmiah. Dampak gizi memerlukan waktu pengamatan. Tubuh anak tidak berubah dalam hitungan minggu. Menyimpulkan keberhasilan hampir total sebelum dampak terukur sama artinya mendahului bukti.
Dalam sejarah kebijakan sosial, banyak program runtuh bukan akibat niat buruk, melainkan akibat klaim dini. Perayaan terlalu cepat sering menutup telinga terhadap sinyal masalah.
Mutu Pangan Anak
Isu paling sensitif terletak pada mutu pangan. Program gizi massal menuntut standar higienitas ketat. Di berbagai daerah, keluhan kualitas makanan muncul. Porsi kurang segar, rasa tidak konsisten, bahkan laporan gangguan kesehatan sempat mencuat.
Dalam konteks anak, satu kasus saja cukup menjadi alarm. Keberhasilan sejati menuntut sistem pengawasan kuat. Standar konsisten perlu ditegakkan tanpa kompromi. Mekanisme koreksi harus terbuka.
Narasi sukses absolut berpotensi mengaburkan masalah mutu. Saat kritik dianggap mengganggu citra keberhasilan, risiko kesehatan justru meningkat. Program gizi tidak boleh alergi kritik. Ia harus responsif.
Kutipan angka besar tidak menyembuhkan perut mual. Standar pangan aman memerlukan kerja sunyi, bukan sorak pidato.
Anggaran Publik Besar
MBG menyerap anggaran besar. Ia dirancang jangka panjang. Ukuran keberhasilan wajib mencakup efisiensi belanja.
Pertanyaan dasar masih jarang dijawab terbuka. Berapa biaya per porsi. Berapa nilai gizi setara rupiah. Bagaimana mekanisme pengadaan berjalan.
Tanpa audit kinerja transparan, klaim keberhasilan menjadi rapuh. Analisis biaya manfaat belum dipresentasikan luas. Padahal uang publik menuntut pertanggungjawaban detail.
Program nasional tidak cukup dinilai dari niat baik. Ia harus tepat guna. Ketepatan penggunaan dana menentukan keberlanjutan. Klaim nyaris sempurna tanpa audit berpotensi menutup celah perbaikan desain.
Dalam banyak kasus global, kegagalan program sosial lahir dari rasa puas diri anggaran. Saat evaluasi melemah, inefisiensi tumbuh diam diam.
Risiko Puas Diri Awal
MBG bukan proyek satu musim. Ia kebijakan lintas tahun. Ia harus bertahan menghadapi dinamika politik, tekanan fiskal, kapasitas daerah beragam. Keberhasilan sejati baru terlihat pada konsistensi jangka menengah.
Klaim hampir sempurna pada fase awal membawa risiko besar. Rasa puas diri dapat muncul. Dorongan memperbaiki kelemahan struktural melemah. Kritik dianggap gangguan.
Argumen moral sering dikutip. Perut lapar tidak bisa menunggu. Pernyataan ini benar secara etika. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada moral. Presisi jauh lebih menentukan.
Kecepatan tanpa ketepatan sering berakhir mahal. Sejarah mencatat banyak program sosial tergesa berujung salah sasaran. Pengakuan keterbatasan justru tanda kepemimpinan matang.
Ironisnya, pemerintah sendiri pernah mengakui tantangan implementasi MBG. Pengakuan semacam ini terdengar lebih jujur ketimbang klaim nyaris total. Ia membuka ruang perbaikan.
Kepemimpinan bertanggung jawab tidak menutup kritik dengan angka bombastis. Ia mengundang evaluasi berbasis data. Dukungan publik tumbuh dari kejujuran, bukan dari euforia.
MBG layak didukung sebagai investasi manusia. Namun dukungan tidak boleh dibangun di atas klaim tak teruji. Menyebut berhasil 99,99 persen sebelum dampak terukur berisiko mereduksi kualitas kebijakan itu sendiri.
Saat ini, kebutuhan utama bukan perayaan dini. Evaluasi jujur, transparan, adaptif jauh lebih penting. Hanya melalui proses itu MBG dapat dinilai berhasil secara nyata, bukan sekadar narasi.
Di meja makan anak bangsa, angka bukan tujuan. Tubuh sehat, pikiran fokus, masa depan kuat menjadi ukuran sesungguhnya.
Jakarta, 7 Januari 2026
Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara Forsiber dan Mantan Jurnalis Media Arus Utama Nasional.
