Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Ketapang Jadi Sorotan Publik, KPK Kemana?
Kalimantannews.id, Ketapang - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tengah menjadi sorotan publik.
Aroma ketidakberesan menyeruak dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum kunjung menemui ujung.
Masyarakat resah, sebab harapan akan transparansi dan keadilan seolah hanya jadi angan-angan.
Sebut saja kasus Teluk Keluang, yang sejak awal penyelidikan sudah menarik perhatian publik.
Polda Kalimantan Barat memang sempat memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
Namun, beberapa bulan berlalu, publik nyaris tak mendengar kabar perkembangan berarti. Seakan ada tirai tebal yang menutupi proses penyidikan.
“Entah ada apa dengan kasus ini. Kok kayaknya jalan di tempat,” keluh seorang warga Ketapang yang enggan disebut namanya.
Puluhan Miliar Misterius
Dugaan korupsi dalam pengelolaan Teluk Keluang bukan kasus receh. Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, sampai sekarang, publik tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Sejumlah dokumen penting, kesaksian pejabat terkait, hingga laporan investigasi sempat mencuat di awal proses penyelidikan.
Tapi seiring waktu, semuanya seperti meredup. Bagi warga Ketapang, situasi ini menimbulkan rasa kecewa dan curiga.
“Kayak ada yang sengaja memperlambat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus Napak Tilas dan POLITAP Senyap
Bukan hanya Teluk Keluang. Kasus Napak Tilas dan Politeknik Negeri Ketapang (POLITAP) juga memantik perhatian publik pada awalnya.
Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sempat memanggil sejumlah pejabat dan staf terkait.
Namun, perkembangan dua kasus ini tak lebih jelas dari kabut pagi di tepi sungai Pawan.
“Dulu heboh banget, sekarang kayak hilang ditelan bumi,” ujar salah satu warga setempat dengan nada geram amat sangat itu.
Padahal, dalam konteks Napak Tilas, anggaran yang dikelola tak sedikit. Proyek peringatan sejarah itu seharusnya menjadi simbol kebanggaan, bukan arena permainan anggaran.
Begitu pula dengan POLITAP, institusi pendidikan yang mestinya jadi benteng pengetahuan, justru disebut-sebut terseret dalam dugaan penyalahgunaan dana.
Di balik senyapnya kasus-kasus ini, suara publik terus bergema. Mereka mempertanyakan mengapa penanganan tiga perkara besar ini berjalan sangat lambat.
Apakah ada tarik ulur kepentingan? Apakah hukum di Ketapang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas?
Pakar hukum dan aktivis antikorupsi pun mulai bersuara. Menurut mereka, lambannya penegakan hukum bisa memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Jika dugaan korupsi senilai puluhan miliar rupiah dibiarkan mengambang, masyarakat akan merasa keadilan hanya milik segelintir orang.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat bakal apatis. Percaya sama hukum pun makin tipis,” ungkap seorang akademisi.
Ada Apa dengan Penegakan Hukum di Kalimantan Barat?
Fenomena berlarut-larutnya penanganan kasus Teluk Keluang, Napak Tilas, dan POLITAP membuka ruang spekulasi publik.
Apakah ada oknum yang mencoba memperlambat proses penyidikan? Ataukah memang ada celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu?
Sumber internal menyebutkan, beberapa laporan hasil audit sebenarnya sudah ada.
Namun, penyidik tampaknya masih berhati-hati mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat.
Situasi ini menimbulkan kesan seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi transparansi.
Menanti Taji Polda dan Kejati Kalbar
Masyarakat Ketapang kini hanya bisa menanti langkah tegas Polda Kalimantan Barat dan Kejati Kalimantan Barat.
Publik berharap, kedua institusi penegak hukum ini segera memutus benang kusut yang melilit kasus-kasus tersebut. Transparansi mutlak dibutuhkan agar kepercayaan publik kembali pulih.
“Kalau dibiarkan terus, rakyat bakal berpikir hukum cuma untuk orang kecil,” ujar salah satu tokoh adat setempat.
Kasus Teluk Keluang, Napak Tilas, dan POLITAP seolah jadi potret kecil masalah besar penegakan hukum di Indonesia.
Lambannya proses, kaburnya transparansi, serta minimnya keberanian menuntaskan kasus membuat publik bertanya-tanya: ke mana arah keadilan?
Warga Ketapang hanya ingin satu hal kejelasan. Mereka menunggu aparat penegak hukum untuk menunjukkan keberanian, bukan sekadar janji.
Selagi keadilan masih bisa ditegakkan, maka dari itu, jangan biarkan kepercayaan rakyat benar-benar hilang.
