Kalimantannews.id - Kalimantan Barat - Indonesia kembali menorehkan babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan disahkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pemerintah membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar tambang untuk terlibat langsung dalam rantai nilai ekonomi.
Kebijakan ini bukan sekadar upaya mengatur sektor pertambangan, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi mikro yang berkelanjutan.
WPR hadir sebagai solusi di tengah krisis ekonomi global yang melanda, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada aktivitas pertambangan tradisional.
Sebelumnya, banyak pekerja tambang rakyat terjebak dalam praktik ilegal karena minimnya regulasi yang mendukung.
Kini, dengan legalitas yang jelas, mereka bisa bekerja tanpa rasa takut, sekaligus menggenjot pendapatan daerah.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2023, lebih dari 500.000 pekerja tambang rakyat di seluruh Indonesia bakal terdampak positif dari kebijakan ini.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal pun meningkat hingga 3,5% per tahun di wilayah-wilayah yang menerapkan WPR.
Dampak Positif WPR Pada Rantai Ekonomi Mikro Hingga Makro
WPR tidak hanya berdampak pada individu pekerja tambang, tetapi juga pada sektor pendukung seperti pengadaan alat, transportasi, dan perdagangan hasil tambang.
Dalam skala mikro, pendapatan pekerja tambang langsung meningkat karena akses ke pasar legal yang lebih luas.
Di tingkat makro, WPR berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 15% di provinsi-provinsi kaya sumber daya alam seperti Pulau Papua, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.
Contohnya, di Kabupaten Minahasa Selatan, WPR telah mendorong koperasi lokal untuk mengelola hasil tambang secara kolektif.
Hasilnya, pendapatan per kapita warga setempat naik 40% dalam dua tahun terakhir.
"Dulu kami harus menjual hasil tambang ke tengkulak dengan harga murah. Sekarang, koperasi bisa langsung menjual ke industri pengolahan," kata Jonitarius, salah satu anggota koperasi di sana.
Selain itu, WPR juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pendidikan dan pelatihan teknis.
Pemerintah daerah mulai menggandeng lembaga pelatihan untuk membekali pekerja dengan keterampilan operasional tambang modern yang ramah lingkungan.
Dari Sekadar Bertahan Hidup ke Kemandirian Ekonomi
Di balik angka-angka statistik, ada kisah nyata para pekerja yang hidupnya berubah drastis. Seperti yang dialami oleh Rahamahanung (38), ibu tiga anak di Kalimantan Barat.
Sebelum WPR diterapkan, ia mengais rezeki sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan tidak menentu.
Kini, ia menjadi koordinator tim penambangan yang resmi terdaftar di sistem pemerintah.
"Pendapatan saya lebih stabil, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak ke universitas. Ini mimpi yang jadi nyata," ujarnya dengan mata berbinar.
Kisah serupa juga dialami oleh Andnaluar (45), mantan buruh migran asal NTT yang pulang kampung setelah WPR diberlakukan.
Ia kini mengelola bengkel perbaikan alat tambang milik komunitas. "Dulunya saya kerja di Malaysia, sekarang bisa berkarya di kampung sendiri".
Selama ini, pekerja tambang rakyat sering dianggap sebagai pelaku ilegal karena kurangnya regulasi yang mendukung.
Padahal, mereka hanyalah bagian dari sistem yang belum sempurna. Ahli ekonomi pembangunan menegaskan bahwa WPR adalah jawaban atas ketimpangan struktural selama ini.
WPR bukan sekadar legalisasi tambang, tetapi transformasi ekonomi dari informal ke formal. Ini juga cara pemerintah menghargai hak-hak rakyat atas sumber daya alam di wilayahnya.
Bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak lagi fokus pada penindakan, melainkan pendampingan.
Kini lebih banyak membantu masyarakat memahami prosedur tambang yang aman, bukan sekadar menindak.
Meski menuai apresiasi, WPR masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah infrastruktur pendukung yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, risiko kerusakan lingkungan tetap mengintai jika pengelolaan tidak dilakukan secara profesional.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merancang program pendampingan berupa pelatihan teknologi ramah lingkungan dan insentif pajak bagi koperasi yang aktif dalam reklamasi lahan bekas tambang.
Di sisi lain, peluang WPR masih sangat besar. Dengan dukungan teknologi digital, sistem distribusi hasil tambang bisa dioptimalkan melalui platform e-commerce.
Contohnya, aplikasi "TambangKita" yang dikembangkan oleh startup lokal, berhasil meningkatkan transparansi harga dan mengurangi peran tengkulak.
Keberhasilan WPR tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial bagi pekerja.
Program BPJS Ketenagakerjaan kini juga mencakup pekerja tambang rakyat, memberikan jaminan kecelakaan kerja dan pensiun.
Selain itu, pemerintah daerah di wilayah WPR mulai mengalokasikan dana CSR perusahaan tambang swasta untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.
WPR adalah contoh nyata pembangunan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan partisipatif, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial.
Di tengah gempuran globalisasi yang sering kali meminggirkan kelompok lemah, WPR menjadi harapan baru.
Ia membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan bisa tumbuh berdampingan dengan regulasi yang progresif.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua, dari Sabang sampai Merauke. WPR adalah langkah awal untuk mencapai itu.
WPR bukan sekadar kebijakan tambang, tetapi revolusi ekonomi yang memberi ruang bagi rakyat untuk bangkit.
Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, Indonesia bisa menjadi contoh negara berkembang dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
