Kali ini, Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polresta Pontianak melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) memanggil sejumlah pengurus KORMI Kalbar untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan dana hibah diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Pada Selasa, 21 Januari 2025, penyidik memanggil 16 orang pengurus KORMI Kalbar untuk diperiksa di Polresta Pontianak, mulai pukul 09.00 WIB.
Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan penggunaan dana hibah yang diterima oleh KORMI Kalbar pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Ketua AP.
Anggaran Hibah Pemprov Kalbar
Dana hibah yang diperoleh oleh KORMI Kalbar pada tahun 2022 berjumlah 450 juta rupiah. Dana tersebut dianggarkan oleh Pemprov Kalbar melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kalbar.
Namun, dugaan penyimpangan muncul ketika ditemukan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah tersebut diduga dimanipulasi.
Bahkan, ada dugaan bahwa tandatangan penerima dana tersebut dipalsukan oleh oknum-oknum pengurus KORMI.
"Semua laporan kegiatan dan keuangan yang dibuat fiktif. Sepertinya memang ada yang nggak beres dengan penggunaan dana hibah ini," ungkap salah satu sumber miliki informasi dari dalam KORMI.
Penyidik Polresta Pontianak kini tengah fokus pada penghitungan kerugian negara terkait dugaan penyimpangan dana hibah tersebut.
Proses ini dilakukan oleh pihak inspektorat untuk memastikan besaran kerugian yang terjadi akibat tindakan yang diduga melibatkan sejumlah pengurus KORMI Kalbar.
Proses Hukum
Hingga saat ini, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan dugaan penyimpangan tersebut masih berlangsung.
Tak hanya pengurus KORMI, penyidik juga memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pencairan dan penggunaan dana hibah.
Termasuk pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat ini.
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini sangat penting untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tindakan kriminal dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kami sedang melakukan penghitungan kerugian negara. Saat ini, pemeriksaan sedang dilakukan oleh inspektorat,” kata salah satu sumber di Mapolresta Pontianak.
Proses penyelidikan ini mendapatkan perhatian serius, karena melibatkan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan olahraga masyarakat di Kalimantan Barat.
Namun malah diduga disalahgunakan oleh pengurus yang tidak bertanggung jawab.
Tentu saja, penyidik akan terus memeriksa semua bukti yang ada untuk memastikan apakah benar terjadi penyimpangan yang merugikan negara.
Pergantian Kepengurusan KORMI Kalbar
Di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung, KORMI Kalbar mengalami perubahan kepemimpinan.
Pada tahun 2023, Ketua KORMI Kalbar telah digantikan oleh Penjabat Gubernur Kalbar Harisson M Kes yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kalbar.
Pada bulan Juni 2023, Harisson dilantik secara resmi bersama jajaran pengurus KORMI Kalbar periode 2023-2027 oleh Ketua Umum KORMI Nasional, Hayono Isman.
Pelantikan ini berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin 12 Juni 2023.
Pergantian kepemimpinan ini tentu saja memberikan harapan baru dalam upaya perbaikan pengelolaan organisasi.
Pengurus baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperbaiki sistem yang selama ini dinilai bermasalah.
Kepastian Hukum Menanti
Kita tentu semua menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan. Apakah dugaan penyimpangan dana hibah ini benar-benar melibatkan oknum-oknum pengurus KORMI Kalbar.
Ataukah ini hanya kesalahan administrasi belaka? Itu semua akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu.
Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa penyidik akan terus bekerja keras untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa negara tidak dirugikan oleh praktik yang tidak semestinya.
Polisi dan pihak terkait lainnya juga berharap agar kasus ini bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan.
Selain itu, penting bagi masyarakat dan organisasi-organisasi olahraga di Kalimantan Barat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yang diberikan pemerintah.
Sebab, dana tersebut sejatinya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tantangan ke Depan
Tentu, dalam perjalanan penyelidikan ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan akurat untuk mendukung klaim dugaan penyimpangan tersebut.
Hal ini membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat yang mungkin memiliki informasi lebih lanjut.
Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, masyarakat Kalimantan Barat pun harus tetap waspada dan mendukung proses hukum yang berlangsung.
Jika benar ada pihak yang terbukti melakukan kesalahan, maka tindakan tegas harus diambil.
Agar kepercayaan masyarakat terhadap organisasi olahraga, serta penggunaan dana hibah pemerintah, tetap terjaga.
Terutama masyarakat Kalimantan Barat yang selama ini mengandalkan program-program olahraga yang didanai oleh pemerintah.
Apapun hasilnya, harapan masyarakat adalah agar kasus ini menjadi titik balik bagi perubahan yang lebih baik ke depan.
Berharap bahwa proses hukum ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang sejati. Pihak yang bersalah bisa mendapat hukuman yang setimpal dan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.
