- Kompensasi dana APBN bernilai fantastis Rp13,7 miliar mendadak berubah menjadi panggung teater konyol di pesisir Kalimantan Barat.
- Megaproyek Pengaman Pantai Pecal Sei Kinjil Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Ketapang menyisakan kasus kelam.
- Alih-alih kokoh menahan gempuran gelombang, infrastruktur benteng pesisir ini justru dibangun atas fondasi kepura-puraan.
- Publik menyaksikan secara telanjang bagaimana alokasi uang rakyat menguap dalam parade formalitas belaka.
Kalimantannews.id, Ketapang -Kasus infrastruktur pesisir Kalimantan Barat kembali tersingkap. Proyek Pengaman Pantai Pecal Ketapang senilai Rp13,7 miliar kini menjadi monumen kebobrokan birokrasi.
Alih-alih melindungi warga dari abrasi, anggaran negara habis demi memoles wajah palsu menjelang kunjungan politis.
Ekskavator CV Mega Buana Persada meraung pukul 22.00 WIB, 29 Juli 2026, mengeruk pasir secara terburu-buru.
Aktivitas mencurigakan ini bukan percepatan teknis, melainkan kosmetik darurat menyambut rombongan DPR RI Komisi V, Boyman Harun, keesokan paginya.
Warga di sana juga merekam adegan ganjil tersebut sebagai bukti otentik manipulasi lapangan.
Serah Terima Fiktif
Ironi mencapai puncaknya saat Provisional Hand Over dinyatakan tuntas. Pejabat Pembuat Komitmen Tommy Alfrets Roring membubuhkan tanda tangan penyelesaian, padahal fakta visual membuktikan sebaliknya.
Bagaimana mungkin proyek diserahterimakan sementara alat berat masih pontang-panting menutupi kekurangan volume?
Dokumen administrasi seolah bercerai dengan realitas fisik. Publik mencium aroma kuat persekongkolan antara kontraktor pelaksana dan oknum pejabat.
Tanda tangan PHO di atas pekerjaan belum rampung merupakan pelanggaran administratif berat sekaligus penghinaan terhadap uang rakyat.
Keselamatan pesisir Ketapang dikorbankan demi memenuhi tenggat waktu politis semata.
Kebungkaman Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1)
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak (BWSK 1) memilih bisu total. Respons standar masih proses hanya alibi basi menghindari tanggung jawab. "Masih di proses ya pak. Masih menunggu arahan ya Pak".
Boyman Harun selaku aspirator proyek justru hadir inspeksi di atas timbunan pasir hasil kerja lembur ilegal.
Apakah infrastruktur ini dibangun untuk keamanan nelayan atau sekadar panggung pencitraan?
Kontraktor mengambil material pantai secara mendadak tanpa prosedur baku, memicu spekulasi penggelembungan volume. Audit internal tampaknya lumpuh menghadapi ritual tahunan ini.
Efisiensi anggaran negara berubah menjadi efisiensi penipuan publik. Rakyat kecil tetap menderita sementara proyek abal-abal dibayar lunas menggunakan APBN.
Kasus Pantai Pecal menegaskan budaya akut pembangunan negeri. Ritual lembur tengah malam demi tamu agung telah menjadi penyakit kronis birokrasi. Aspirasi diumbar, proyek digelembungkan, audit dipermainkan secara sistematis.
Membangun benteng dari ilusi hanya menyisakan tangis saat gelombang abrasi tiba menerjang.
Tanggul pengaman pantai berisiko lenyap bersama hilangnya kamera wartawan dan senyum pejabat.
Warga Kinjil Pesisir kini memegang bom waktu ekologis akibat kelalaian massal ini. Jangan biarkan senyum elit dibangun di atas timbunan aspal palsu.
Awasi setiap rupiah daerahmu, rekam, laporkan, viralkan sebelum bencana benar-benar datang mengetuk pintu rumah kita semua.
