Kasus ini juga mencuat bersama sang istri. Konteksnya adalah soal perihal perkara korupsi lama disebut belum tuntas.
Sampai berita ini ditulis, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri belum memberi konfirmasi resmi.
Jejak Panjang Kasus Lama
Nama Ria Norsan bukan nama baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi. Pada 2025, KPK memeriksa Ria Norsan.
Kapasitas saat itu: mantan Bupati Mempawah. Penyidikan menyorot dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah.
KPK menyatakan tengah mendalami pengetahuan dan peran Ria Norsan dalam perkara tersebut. Setahun berselang, 2026, pemberitaan kembali muncul.
Kali ini soal dugaan korupsi proyek BP2TD Mempawah. Perkara sebelumnya ditangani di tingkat daerah.
Disebut telah beralih ke Kortas Tipikor Mabes Polri. Informasi pengambilalihan ini perlu konfirmasi langsung kepada Polri. Sumber beredar masih berasal dari pemberitaan media. Konfirmasi resmi Polri belum ditemukan dalam penelusuran terbaru.
Pertanyaan kini mencuat. Apakah perkara lama yang sempat menjadi perhatian publik kembali bergerak?
Apakah benar ada pemeriksaan baru terhadap Ria Norsan? Jika benar, perkara apa yang sedang didalami?
Dalam kapasitas apa pemeriksaan dilakukan? Publik membutuhkan kejelasan. Bukan sekadar informasi dari sumber anonim.
Hingga saat ini, belum ada dasar cukup menyimpulkan Ria Norsan atau istrinya telah diperiksa terkait perkara tersebut.
Jika nantinya terdapat keterangan resmi dari Polri, KPK, maupun pihak Ria Norsan, informasi tersebut akan menjadi dasar pemberitaan berikutnya.
Transparansi Dipertaruhkan
Kabar senyap ini justru menganga. Publik Kalimantan Barat berhak tahu. Gubernur aktif disebut-sebut dalam perkara korupsi.
Institusi penegak hukum diminta tidak berlindung di balik senyap. Kortas Tipikor Mabes Polri mesti bicara. KPK mesti bicara.
Pihak Ria Norsan mesti bicara. Diam bukan pilihan. Keterbukaan bukan permintaan berlebihan. Kasus lama jangan dibiarkan menguap begitu saja.
Jangan biarkan publik menebak-nebak. Jangan biarkan informasi anonim menjadi panglima. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Jika benar ada pemeriksaan, umumkan. Jika tidak, bantah tegas. Jangan biarkan kabar senyap ini menjadi luka yang menganga.
Reputasi institusi dipertaruhkan. Kepercayaan publik dipertaruhkan. Integritas penegakan hukum dipertaruhkan.
Publik menuntut transparansi. Bukan janji. Bukan retorika. Bukti nyata. Keterangan resmi. Status hukum jelas. Kasus korupsi bukan permainan. Ini soal keadilan. Ini soal masa depan Kalimantan Barat.
Jangan biarkan kabar senyap ini menjadi preseden buruk. Penegak hukum mesti bergerak cepat. Verifikasi. Konfirmasi.
Umumkan. Publik menunggu. Bukan dengan sabar tanpa batas. Tapi dengan tuntutan tegas transparansi atau kepercayaan runtuh.
