- Program Makan Bergizi Gratis kembali menuai sorotan tajam setelah lebih dari seribu siswa dilaporkan mengalami keracunan massal sepanjang bulan Januari ini. Lebih memprihatinkan, JPPI mengungkap adanya iklim pembungkaman di sekolah. Guru, siswa, dan orang tua disebut takut menyampaikan keluhan akibat tekanan berlapis dari struktur birokrasi. Kritik terhadap program kerap dianggap mengganggu citra kebijakan negara.
- JPPI menegaskan, anak bukan objek uji coba kebijakan. Program publik harus berhenti ketika keselamatan terancam. Negara diminta membuka ruang pelaporan bebas, menghentikan narasi manipulatif terhadap kritik, serta melakukan audit total sebelum program dilanjutkan. Keracunan massal ini menjadi alarm keras. Makan bergizi seharusnya melindungi masa depan anak, bukan menghadirkan rasa takut di ruang kelas.
- Program Makan Bergizi Gratis kembali memicu krisis. Lebih dari 1.000 siswa keracunan dalam hitungan hari. Grobogan mencatat korban terbanyak, disusul Mojokerto, Semarang, Kendari. JPPI menilai ini bukan insiden teknis, melainkan kegagalan negara melindungi nyawa anak.
- Sekolah dinilai dibungkam. Guru, orang tua, murid takut bersuara. Kritik ditekan demi citra program. JPPI menyebut MBG berubah dari program gizi menjadi mesin kepatuhan. Negara dinilai memaksakan kebijakan tanpa audit pangan ketat.
- JPPI mendesak evaluasi total, ruang pelaporan bebas, serta penghentian narasi menyalahkan siswa kritis. Anak bukan objek uji coba. Program publik tidak sah bila mengorbankan keselamatan.
Kalimantannews.id, Jakarta - Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mengklaim hadir lewat sepiring makan siang. Di atas meja sekolah, nasi, lauk, sayur disusun rapi. Spanduk gizi terpasang.
Kamera sempat merekam senyum siswa. Namun di balik piring, tubuh kecil mulai goyah. Mual datang bergelombang. Kepala pening. Perut melilit. Sekolah berubah menjadi ruang panik.
Januari 2026 belum beranjak jauh. Korban keracunan dalam Proyek Makan Bergizi Gratis atau MBG melesat melampaui seribu anak. Grobogan mencatat 658 korban.
Mojokerto 261 korban. Semarang 75 korban. Kendari 66 korban. Angka itu bukan statistik kering. Setiap nomor memuat tubuh rapuh, rasa takut, trauma awal kehidupan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memandang situasi ini sebagai alarm keras. Program nasional seharusnya menjamin keselamatan dasar.
Fakta lapangan justru memamerkan rapuhnya sistem. Anak berangkat sekolah demi belajar, bukan demi menantang risiko pangan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut tragedi ini sebagai kegagalan serius negara. Bukan abai.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini adalah kegagalan negara melindungi nyawa anak,” ujar Ubaid Matraji hari ini Senin, 12 Januari 2026.
Pernyataan itu mencerminkan kemarahan publik. Bukan marah kosong. Marah berlandaskan deretan tubuh siswa terbaring di ruang UKS, puskesmas, rumah sakit.
Ironi Sekolah Dibungkam Sistem
Masalah tidak berhenti pada makanan tercemar. JPPI menemukan iklim sunyi menyelimuti sekolah. Guru memilih diam. Orang tua ragu bersuara.
Murid menahan keluh. Ada rasa takut. Ada tekanan berlapis. Ada kekhawatiran berhadapan dengan struktur birokrasi. Ubaid Matraji menyebut situasi ini sebagai puncak gunung es.
“Data yang muncul ke publik hanyalah puncak gunung es. Di lapangan, banyak sekolah, guru, orang tua, bahkan murid takut bersuara,” kata Ubaid Matraji.
Diam menjadi kurikulum tak tertulis. Sakit tidak perlu diumumkan. Keluhan tidak perlu dicatat. Kritik dianggap ancaman citra. Sekolah kehilangan fungsi aman. Pendidikan kehilangan ruh.
Lebih mengkhawatirkan, tekanan datang sistematis. Dari ruang kelas hingga kantor dinas. Dari penyedia program hingga struktur daerah. MBG bukan lagi soal gizi. Program berubah menjadi simbol kepatuhan.
“MBG menciptakan iklim ketakutan. Anak-anak diajarkan diam ketika sakit. Ini bukan negara yang melindungi, ini negara yang membungkam,” Ubaid Matraji mengingatkan.
Dalam kondisi demikian, evaluasi objektif mustahil berjalan. Jalur internal terkunci rasa takut. Kritik berubah bisu. Sekolah sekadar menjalankan perintah.
Ingat! Nyawa Anak Indonesia Terancam
Keracunan massal bukan risiko kecil. Dampak fisik mungkin berlalu. Dampak psikologis tertinggal lama. Anak belajar satu pesan keliru. Keselamatan bisa dikorbankan demi citra program.
Lebih berbahaya lagi, negara tampil tanpa empati mendalam. Tidak ada jeda. Tidak ada audit total terbuka. Proyek ambisius ini tetap melaju. Seolah tubuh siswa hanya catatan pinggir laporan.
JPPI menilai Presiden RI Prabowo Subianto bersama Badan Gizi Nasional belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap perlindungan anak.
Fokus terlihat tunggal. Program harus jalan. Risiko dianggap harga. Ubaid Matraji menyampaikan kritik tajam.
“Negara tidak boleh berlindung di balik jargon gizi sambil menutup mata terhadap penderitaan anak-anak,” ucapnya menegaskan.
Pernyataan ini menampar nalar publik. Gizi tanpa keselamatan bukan keberhasilan. Program nasional tanpa pengamanan pangan ketat berujung petaka.
MBG seharusnya dibangun dari prinsip kehati-hatian. Bukan percepatan politik. Bukan proyek kebanggaan semu. Anak bukan objek uji coba kebijakan.
Kebijakan Tanpa Nurani
Dalam praktik lapangan, MBG menyerupai mesin kekuasaan. Proyek ini menekan sekolah. Kritik dipersempit. Suara siswa dipinggirkan. Negara hadir sebagai sumber kecemasan, bukan pelindung.
“Jika Presiden dan Badan Gizi Nasional tetap memaksakan program ini tanpa jeda, tanpa audit total, dan tanpa jaminan keamanan pangan ketat, maka negara sedang mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri,” kata Ubaid Matraji.
Ia menegaskan batas moral kebijakan publik.
“Program apa pun tidak sah jika dibangun di atas risiko keracunan massal. Anak-anak bukan kelinci percobaan kebijakan,” ujarnya kembali mengingatkan.
Kalimat itu menggema keras. Kritik JPPI bukan sekadar penolakan. Kritik lahir dari data, lapangan, dan nurani.
Program publik bersumber dari pajak rakyat. MBG bukan hadiah. Orang tua turut membayar. Sekolah berhak bertanya. Murid berhak aman. Kritik bukan pembangkangan.
Pendidikan Tanpa Rasa Takut
JPPI menilai pembungkaman kritik sama dengan pembunuhan pendidikan. Sekolah seharusnya ruang dialog. Bukan markas komando. Anak seharusnya berani bertanya. Bukan dilatih tunduk.
“Pembungkaman kritik atas MBG di sekolah sejatinya adalah pembunuhan terhadap pendidikan itu sendiri,” ujar Ubaid Matraji.
Pendidikan hidup dari koreksi. Dari keberanian berpikir. Dari ruang aman menyampaikan fakta. Ketika ruang itu lenyap, sekolah berubah fungsi.
Generasi tumbuh dalam kepatuhan buta. Bukan kecerdasan kritis. Bukan keberanian moral. Pendidikan semacam ini melahirkan warga diam.
Dalam konteks ini, MBG memunculkan paradoks. Program bernama gizi justru merusak kesehatan demokrasi sekolah.
Tuntutan Publik JPPI
Atas situasi genting ini, maka dari itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyampaikan tiga tuntutan tegas.
Pertama, Badan Gizi Nasional serta SPPG wajib membuka ruang pelaporan bebas. Setiap siswa, guru, orang tua, sekolah berhak bersuara. Di kelas. Di halaman sekolah. Di media. Di ruang digital. Tanpa ancaman. Tanpa stigma. Tanpa sanksi.
Kedua, perlakuan terhadap siswa, guru, wali murid sebagai objek bisu kebijakan harus dihentikan. MBG dibiayai pajak rakyat. Setiap warga sekolah menjadi pemilik sah. Hak bertanya, menolak, mengoreksi, menggugat wajib dijamin.
Ketiga, narasi manipulatif wajib dihentikan. Kritik tidak identik rasa tidak bersyukur. Protes bukan pengkhianatan. Negara membungkam suara rakyat atas dana publik sama artinya membangun rezim ketakutan.
JPPI menegaskan pendidikan lahir dari keberanian. Bukan dari teror simbolik. Anak bukan alat pencitraan. Sekolah bukan panggung propaganda.
Di ruang kelas, sepiring makan tidak pernah sekadar menu. Ia simbol kehadiran negara. Saat piring membawa racun, simbol runtuh. Kepercayaan retak.
Negara diuji bukan lewat spanduk, melainkan respons saat krisis. Audit terbuka. Perlindungan nyata. Jeda kebijakan. Tanpa itu, MBG hanya cerita pahit dalam buku sejarah pendidikan.
Anak berhak pulang sekolah dengan perut kenyang, tubuh sehat, hati aman. Negara wajib memastikan itu. Tanpa syarat. Tanpa takut.
