Berbagai pihak memperkirakan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal ini mencapai miliaran rupiah, baik dari segi kerusakan lingkungan, potensi pendapatan yang hilang, maupun penegakan hukum yang lemah.
Salah satu titik fokus dalam masalah ini adalah sebuah toko yang berlokasi di Jalan Merdeka Timur, tepatnya di sepanjang jalan raya Sintang-Sekadau, yaitu Toko Sandai Disel yang diduga terlibat dalam praktik penampungan emas hasil tambang ilegal.
Toko Sandai Disel, yang dikelola oleh seorang pengusaha berisinial AC, sudah cukup lama beroperasi dan terkenal di kalangan masyarakat sebagai tempat jual beli emas.
Namun, toko ini diduga menjadi jalur utama untuk menampung emas yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Kalimantan Barat, khususnya dari daerah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.
Tidak hanya menjual emas, toko tersebut juga menyediakan peralatan pertambangan yang digunakan oleh para penambang ilegal.
Alat-alat tersebut meliputi mesin, selang spiral, dan berbagai perlengkapan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan eksploitasi emas liar.
Meskipun dugaan tersebut telah beredar luas di kalangan masyarakat dan beberapa laporan telah diterima oleh aparat penegak hukum, Toko Sandai Disel masih tetap beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
Investigasi yang dilakukan oleh tim media juga menemukan fakta bahwa toko ini beroperasi dengan sangat bebas, tanpa adanya pengawasan yang memadai, bahkan terlihat seperti kebal hukum.
Kebebasan Beroperasi di Tengah Ketidakjelasan Pengawasan
Berdasarkan temuan lapangan, Toko Sandai Disel tidak hanya menjual emas, tetapi juga menjadi pusat transaksi bagi aktivitas pertambangan ilegal di berbagai kabupaten.
Sumber dalam laporan investigasi ini mengungkapkan bahwa toko tersebut terlibat dalam transaksi lintas kabupaten, yang kuat diduga berasal dari hasil tambang ilegal di daerah Sanggau, yang kemudian diperdagangkan melalui toko ini.
“Operasi toko ini berjalan tanpa hambatan. Semua transaksi dilakukan tanpa pengawasan yang jelas. Ini sangat mencurigakan dan jelas melanggar hukum yang ada," ujar sumber tersebut.
Pernyataan ini menambah gambaran tentang lemahnya pengawasan aparat yang seharusnya bertugas menindak tegas segala aktivitas ilegal, terutama yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Masalah Sudah Menjadi Tradisi di Kalimantan Barat
Pertambangan emas ilegal bukanlah fenomena baru di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sekadau dan Sanggau, praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan yang cukup untuk menanggulanginya.
Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pertambangan dan eksploitasi emas, implementasi aturan tersebut di lapangan masih sangat lemah.
Hal ini memungkinkan para pelaku usaha ilegal bergerak bebas tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.
Peran Toko Sandai Disel Dalam Praktik Ilegal yang Terorganisir
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Toko Sandai Disel memiliki peran lebih besar daripada sekadar tempat jual beli emas.
Toko ini menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar yang mendukung keberlangsungan tambang emas ilegal di Kalimantan Barat.
Dalam beberapa temuan, aktivitas toko ini terkait langsung dengan praktik penambangan di beberapa titik yang selama ini tidak terpantau oleh otoritas setempat.
Banyaknya peralatan pertambangan yang disediakan di toko ini semakin mempertegas dugaan bahwa toko ini adalah bagian dari jalur distribusi emas ilegal yang terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
Sejumlah pihak menduga bahwa pemilik toko ini memiliki koneksi yang cukup kuat, baik dengan pengusaha lokal maupun aparat yang seharusnya mengawasi kegiatan ilegal tersebut.
Dugaan bahwa mereka kebal hukum semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa toko ini tetap beroperasi meskipun sudah ada laporan dari masyarakat dan media mengenai aktivitas ilegal yang terjadi di dalamnya.
Kebal Hukum, Mengapa Toko Sandai Disel Masih Terbebas?
Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Toko Sandai Disel tetap bebas beroperasi meskipun ada banyak bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan dalam penampungan emas ilegal.
Salah satu alasan yang dapat diungkapkan adalah adanya celah dalam penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ilegal.
Di Kalimantan Barat, kasus serupa sering kali terbengkalai, dan banyak pelaku yang memiliki jalur perlindungan yang membuat mereka sulit dijangkau oleh hukum.
Hal ini menjadi paradoks, karena di satu sisi, pemerintah sudah berusaha keras untuk menanggulangi tambang emas ilegal, tetapi di sisi lain, pelaku usaha ilegal masih bisa beroperasi tanpa terkendala.
Praktik penambangan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas, semakin memperburuk keadaan.
Selain itu, kegiatan ilegal ini juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat yang terpaksa bergantung pada tambang-tambang ilegal tersebut.
Tuntutan Masyarakat dan Harapan Terhadap Aparat Penegak Hukum
Kini, perhatian publik semakin mengarah kepada aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Mabes Polri, untuk turun tangan menangani masalah ini.
Banyak pihak yang berharap agar tindakan tegas diambil terhadap Toko Sandai Disel dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Barat.
Tanpa adanya intervensi dari aparat, kegiatan ilegal ini akan terus berkembang, mengancam keberlanjutan lingkungan, dan merugikan negara dalam jangka panjang.
Masyarakat Kalimantan Barat dan sejumlah aktivis lingkungan mendesak agar Bareskrim segera melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait praktik ilegal ini.
Mereka juga berharap agar pemerintah tidak hanya bertindak secara simbolis, tetapi juga memberikan solusi nyata untuk memberantas tambang emas ilegal yang sudah menjadi permasalahan kronis di wilayah ini.
Tanpa ada tindakan konkret, maka akan sulit untuk mengatasi praktik ilegal yang telah berkembang dalam jaringan yang sangat terorganisir ini.
Praktik penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat, yang salah satunya melibatkan Toko Sandai Disel, harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum.
Tanpa ada tindakan tegas, maka tidak hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi negara juga akan kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sektor pertambangan yang sah.
Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari aparat berwenang. Apakah hukum akan ditegakkan, ataukah bisnis ilegal akan terus berlanjut tanpa hambatan?
