Kontroversi Ria Norsan dan Polda Kalbar: Sebuah Drama Politik
Kalimantannews.id, Pontianak - Dalam dunia politik, setiap pernyataan dan tindakan sering kali menjadi sorotan publik.
Hal ini juga berlaku bagi Ria Norsan, calon gubernur Kalimantan Barat yang kini tengah menghadapi kontroversi setelah pernyataannya yang dianggap menyinggung pihak kepolisian.
Setelah Didi Haryono dan Partai Golkar, kini giliran jajaran Polda Kalbar yang merasa "tersinggung" dengan statemen Norsan.
Yang seolah mengindikasikan dukungan dari Kapolda Kalbar untuk pencalonannya dalam Pilgub Kalbar 2024.
Awal Mula Kontroversi
Kontroversi ini bermula dari sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial, di mana Ria Norsan mengungkapkan bahwa ia telah menghadap Kapolda Kalbar sebelum masa kampanye.
Dalam video berdurasi 2.38 menit tersebut, Norsan menyatakan bahwa ia meminta agar rekening pribadinya yang sebelumnya diblokir, dibuka kembali.
Rekening tersebut diblokir terkait dengan kasus korupsi BP2TD Mempawah, yang juga melibatkan namanya.
Norsan menjelaskan, "Selama 3 tahun ini, tidak pernah ada permasalahan (kasus BP2TD) lagi, timbul sedikitpun tidak ada. Bahkan sebelum maju sebagai gubernur, saya menghadap kepada Bapak Kapolda untuk membukakan rekening saya yang belum dibuka, dan beliau membukakannya semua, karena masalahnya sudah inkracht."
Reaksi Polda Kalimantan Barat
Pernyataan Norsan ini langsung memicu reaksi dari pihak Polda Kalbar. Isu ketersinggungan yang melibatkan Polda Kalbar kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial dari Ria Norsan.
Kombes Pol Raden Petit Wijaya, Kabid Humas Polda Kalbar, memberikan penjelasan kepada awak media mengenai situasi ini.
Menurutnya, pernyataan Norsan seolah-olah menunjukkan bahwa Kapolda Kalbar memberikan dukungan untuk memudahkan kampanye Norsan dengan membuka rekening pribadinya yang diblokir. Namun, Petit menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Tadi kami menerima perwakilan dari pengunjuk rasa. Ini masih berkaitan dengan kasus BP2TD. Kami sangat menyayangkan adanya unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Norsan ‘menghadap Bapak Kapolda sebelum pencalonan’. Pernyataan ini sangat rawan dan bisa disalahartikan,” ungkap Petit setelah dialog dengan mahasiswa yang berdemo di depan markas Polda Kalbar di Jalan Ahmad Yani.
Petit melanjutkan, “Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menyampaikan niat mencalonkan diri. Kami ingin menegaskan bahwa Polda Kalbar tidak mendukung salah satu calon dalam pilkada ini.”
Dalam penjelasannya, Petit juga mengungkapkan bahwa hanya satu rekening yang dibuka oleh Polda Kalbar, yang digunakan oleh Norsan untuk menampung dana haji.
“Rekening ini tidak ada kaitannya dengan penyidikan yang sedang berlangsung. Rekening lain masih dalam status blokir,” ucapnya menegaskan.
Kekecewaan muncul ketika Norsan dalam video klarifikasinya menyebutkan ‘semua rekening’ tanpa menjelaskan bahwa hanya satu rekening yang dibuka.
Petit khawatir pernyataan tersebut dapat diartikan oleh masyarakat bahwa Polda Kalbar mendukung kampanye pribadi Norsan, yang bisa disalahgunakan sebagai alasan untuk menghentikan kasus korupsi BP2TD.
“Kami tegaskan bahwa tidak ada penghentian kasus ini. Kami hanya melaksanakan perintah sesuai dengan ST/1160/V/RES.1.24.2023. Ini bukan berarti kami mengendapkan kasus. Hanya pengadilan yang dapat menghentikan proses hukum ini,” jelas Petit.
Dengan tegas, Polda Kalbar meminta masyarakat untuk tidak mempercayai rumor yang beredar dan memastikan bahwa mereka akan terus menjalankan tugas dengan profesional.
Mereka merasa bahwa pernyataan tersebut dapat disalahartikan sebagai dukungan resmi dari Kapolda terhadap Norsan.
Dalam konteks politik yang sensitif, hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian, yang seharusnya bersikap netral dalam proses pemilihan umum.
Pihak Polda Kalbar menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak memberikan dukungan kepada calon manapun.
Mereka mengingatkan semua pihak untuk menjaga etika dan tidak mengaitkan institusi kepolisian dengan kepentingan politik pribadi.
Klarifikasi Ria Norsan
Menanggapi reaksi tersebut, Ria Norsan berusaha untuk memberikan klarifikasi. Dia menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk mengaitkan dukungan dari Kapolda, melainkan hanya menjelaskan situasi yang dihadapinya terkait dengan rekening pribadinya.
Norsan berharap agar masyarakat tidak salah paham dan menganggap bahwa ia telah mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian.
Dalam situasi ini, penting bagi para calon pemimpin untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
Itu terutama yang berkaitan dengan institusi yang memiliki reputasi dan tanggung jawab besar seperti kepolisian.
Kesalahan dalam komunikasi dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan tetapi juga bagi institusi yang terlibat.
Dampak Terhadap Pilgub Kalbar 2024
Kontroversi ini tentunya akan mempengaruhi dinamika politik pada Pilgub Kalbar 2024. Dengan semakin dekatnya waktu pemilihan.
Setiap pernyataan dan tindakan dari calon gubernur akan terus diperhatikan oleh publik. Ria Norsan, sebagai salah satu calon, harus mampu mengelola citranya dan menjelaskan posisinya dengan jelas agar tidak terjebak dalam isu-isu yang dapat merugikan.
Di sisi lain, Didi Haryono, yang juga merupakan calon gubernur, mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya.
Dalam politik, setiap kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik, dan Didi Haryono tampaknya tidak akan melewatkan peluang.
Bahwa untuk menunjukkan Didi Haryono adalah pilihan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
